Pengusaha di Kadin Mengeluh Sulit Dapat Proyek

PENGUSAHA yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan keluhannya kepada Presiden Joko Widodo karena kesulitan untuk mendapatkan proyek akibat keberadaan BUMN yang dirasa memonopoli.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Komisaris Pertamina Tanri Abeng merasa aneh. Pasalnya pengusaha-pengusaha di Kadin merupakan pengusaha yang mempunyai modal dan kapasitas untuk mendapatkan proyek. Justru, kata Tanri, yang seharusnya mengeluh adalah UMKM yang menurutnya kondisinya jauh lebih sulit ketimbang swasta-swasta besar.

"Kalau Kadin mengeluh yang paling harus mengeluh itu UMKM, mereka (UMKM) lebih parah, di Kadin kan punya modal dan kapasitas mestinya bisa bersaing," cetus Tanri di Jakarta, Kamis (5/10).

Menurut Tanri, swasta harus mengembangkan daya saingnya dalam berkompetisi di dunia bisnis. Alasannya, swasta semestinya bisa lebih efisien ketimbang BUMN yang juga terbebani dengan kepentingan politik.

"Jadi saya tidak merasa swasta itu terkendala, justru BUMN terkendala karena beban politik, BUMN tidak lebih efisien daripada swasta, jadi bersaing saja," tukasnya.

Meski demikian, ia mengakui jika BUMN terkadang terlalu mendominasi dengan alasan 'sinergi' sehingga swasta kurang mendapat kesempatan. Untuk itu, ia setuju dengan usulan Presiden Jokowi agar jumlah BUMN beserta anak usahanya yang mencapai 800 perusahaan untuk dimerger, dijual, atau diserahkan kepada pemerintah daerah.

"Jangan terlalu banyak karena sebenarnya terlalu banyak tidak terlalu efisien," pungkasnya.(OL-3)