Kondisi Keuangan PLN masih Sehat

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai kondisi keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (persero) ata PLN tidak akan mengganggu megaproyek listrik 35 ribu megawatt (Mw). Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, tindakan yang wajar bila Menteri Keuangan mengingatkan PLN untuk mencari pembiayaan yang benar dengan harga yang bisa dijangkau.

“Sah-sah saja Menteri Keuangan mengingatkan kami untuk mencari pembiayaan yang benar dan harganya masuk akal,” ujar Rini di Jakarta, kemarin (Kamis, 28/9).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melayangkan surat kepada Menteri BUMN dan Menteri ESDM agar dilakukan penyesuaian target penye-lesaian megaproyek itu karena mempertimbangkan ketidakmampuan PLN memenuhi pendanaan.

Menurut Rini, kondisi keuangan PLN tidak mengganggu megaproyek itu karena tidak semua ditanggung PLN. Dari 35 ribu Mw, hanya sekitar 9.000 Mw yang menjadi tanggung jawab PLN. Sisanya 26 ribu Mw ialah tanggungan swasta melalui independent power producer (IPP).

Mengacu pada laporan keuangan Semester I 2017, beban keuangan PLN mencapai Rp10 triliun. Adapun kas dari operasi hanya Rp13,7 triliun. Artinya, sisa kas operasi untuk menyokong bisnis hanya tersisa Rp3,7 triliun.

Sekuritisasi aset pekan lalu oleh anak usaha PLN yakni PT Indonesia Power belum lama ini, kata Rini, merupakan salah satu upaya PLN menjaga kondisi keuangan dengan mencari sumber pendanaan. PT Indonesia Power melakukan sekuritisasi aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya 1 sampai 4 untuk mencari dana sebesar Rp4 triliun.

Sekuritisasi bisa terus dilakukan untuk membantu keuangan PLN. Apalagi peminatnya cukup banyak dan PLN merupakan BUMN beraset terbesar (Rp1.300 triliun). “Sebelum ada proyek 35 ribu Mw, total pembangkit yang telah ada di Indonesia sebesar 46 ribu Mw dan sebagian besar milik PLN. Ini sedang kami lihat, yang efisien, bisa ditawarkan juga ke swasta,” ujar Rini.

Cukup modal
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan perihal isi dari surat tersebut. Menurutnya, semua yang diingatkan dalam surat itu ialah wajar dan tak mencerminkan kekhawatiran.

“Likuiditas kami cukup, kemampuan kami cukup, solvabilitas kami berlebih, dan pinjaman dari World Bank itu hanya kira-kira Rp10 triliun dari Rp300 triliun total pinjaman yang dilaksanakan PLN,” lanjut dia.

Menurut Sofyan, pihaknya selalu mengontrol dan mengawasi setiap arus keuangan pada perusahaan. “PLN perusahaan di Republik ini yang terbesar ekuitinya, Rp900 triliun. Asetnya Rp1.300 triliun. Bayangkan. Jadi kami tidak butuh modal. Untuk perjalanan proyek, kami butuh pinjaman. Untuk pinjam, butuh self financing. Self financing-nya apa? Ekuiti. Back-up-nya adalah modal. Jadi kami tidak punya kendala,” tutupnya.

PLN berkomitmen untuk tidak mengubah porsi pemenuhan ketenagalistrik-an sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026 sebesar 35 ribu Mw. “Hingga saat ini belum ada perubahan, porsinya tetap 10 ribu Mw oleh PLN dan 25 ribu Mw oleh IPP,” kata Direktur Bisnis Regional Sulawesi PLN Syamsul Huda di Jakarta, Rabu (27/6).

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan seandainya PLN merasa investasi untuk penambahan listrik 10 ribu Mw masih belum dapat dicapai, ia mengusulkan untuk dialihkan ke swasta. Hal senada juga dikemukakan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. (Ant/E-2)