Energi Baru Terbarukan Jangan lagi sekadar Alternatif

PEMERINTAH siap mengubah paradigma terhadap energi baru terbarukan (EBT), dari yang sebelumnya dianggap sebagai energi alternatif, menjadi energi utama. Hal tersebut disampaikan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana di sesi diskusi interaktif di acara Pertambangan dan Energi Expo 2017 di Jakarta, Selasa (26/9).

“Indonesia memiliki sumber daya EBT yang lengkap; dari langit, bumi, hingga air. Jadi, tunggu apa lagi untuk segera menjadikan EBT yang utama,” ujarnya.

Sebagai negara yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa, Indonesia diberkahi setidaknya enam sumber daya EBT, yakni energi air, surya, panas bumi, angin, bioenergi, dan arus laut. Total potensi kapasitas EBT dari keenam sumber daya tersebut diproyeksikan mencapai 441,7 Gw. Namun, kapasitas yang terealisasi saat ini baru sebesar 8,89 Gw.

Potensi terbesar berasal dari energi surya yang mencapai 207,8 Gw. Sementara itu, realisasi terbesar berasal dari energi air yang pemanfaatannya mencapai 1,19% atau 5,124 Gw dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan 0,173 Gw dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

Potensi yang besar itu tentunya harus dimanfaatkan secara maksimal.

Pemerintah telah menargetkan bauran energi yang berasal dari sumber EBT sebesar 23% pada 2025 dengan total daya 92,2 million tonnes of oil equivalent (mtoe). Atas dasar tersebut, pemerintah konsisten untuk terus memaksimalkan pemanfaatan EBT yang ekonomis.

Rida mengatakan kapasitas pembangkit listrik EBT saat ini terus ditambah sehingga dapat meningkatkan distribusi energi guna meningkatkan rasio elektrifikasi dan energi dapat dinikmati secara merata dan terjangkau.

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tersebut, kata Rida, pihaknya telah menghadirkan berbagai nilai tambah seperti penyediaan insentif dan pemangkasan perizinan untuk meningkatkan investasi EBT serta layanan online EBTKE.

“Orientasi kami tentunya tak hanya menyediakan listrik murah untuk saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum dapat menikmati listrik memamadai, tapi juga berinisiatif meningkatkan alur birokrasi dan insentif bagi investor,” pungkas Rida.

Berkeadilan
Dalam pembukaan acara serupa, Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan pemerintah tengah menggenjot implementasi EBT guna mewujudkan energi berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat dan investasi berkelanjutan. “Program lampu tenaga surya merupakan salah satu upaya yang tengah pemerintah gaungkan dalam rangka penyediaan energi yang lebih adil dan tepat sasaran serta menurunkan subsidi energi 66% atau Rp491 triliun,” kata Jonan.

Jonan menambahkan program tersebut akan menyasar lebih dari 256 ribu rumah yang tersebar di 2.500 desa yang sulit dijangkau PT PLN dan ditargetkan selesai pada 2018.

Jonan menilai harga EBT ke de­pannya diperkirakan akan semakin kom­petitif. Dalam kesempatan tersebut, Jonan mencontohkan pengembangan energi arus laut dalam di Selat Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Saat itu, dirinya ditemui peng­usaha pembangkit listrik asal Belanda yang menawarkan harga listrik US$0,16 per kWh. “Waktu itu langsung saya tolak, tiga bulan kemudian dia menawarkan US$7,18 per kWh, saya langsung setuju,” imbuhnya.

Jonan menganggap pengembangan EBT di Indonesia kini cukup menggembirakan. Ia mengklaim hingga kini telah ditandatangani 60 kontrak independent power producer (IPP) renewable dengan PLN dengan total kapasitas IPP-IPP tersebut mencapai 700 Mw. Apabila ditambah dengan energi panas bumi, kapasitasnya bisa lebih dari 1 Gw.

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Thomas Lembong mengemukakan industri EBT bisa maju jika pengembangannya dilakukan secara komprehensif. “EBT bisa dibangun kalau ada industri suku cadang, rantai pasok yang bisa suplai komponen. Ini semua memerlukan pendekatan yang terpadu, ekspor impor harus lancar, industri berkembang. Tenaga kerja juga harus terlatih,” kata dia. (Gnr/Ant/Mtvn/S-2)