Rute Tol Laut yang Bersinggungan Harus Dihapuskan

GUNA makin mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan disarankan menghapus rute tol laut yang bersinggungan dan menyerahkannya kepada perusahaan swasta yang sudah lebih dahulu melayaninya. Hal itu akan lebih menghemat pengeluaran negara karena tidak perlu mengeluarkan subsidi.

"Ada 13 rute di Indonesia Barat ke Timur yang rute tol lautnya bersinggungan dengan rute swasta. Barangnya diambil dari Surabaya. Kementerian Perhubungan perlu menganalisis dan menghapus rute yang bersinggungan ini," tutur Wahyono Bimarso, konsultan Bappenas yang juga Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI), ketika dihubungi di Jakarta, kemarin (Jumat, 22/9).

Menurutnya, yang dilakukan pemerintah dengan menunjuk Pelni sebagai perusahaan pelayaran yang melayani tol laut tidak bertahan lama karena pemerintah tidak bisa selamanya memberikan subsidi.

Ditambah volume muatan yang dibawa Pelni selama ini volumenya kecil, pasarnya setahun hanya 2.000 teus. Padahal, bila kapal swasta yang melayani bisa sampai hampir 3 juta teus per tahun. Bila itu tidak diantisipasi, bisa saja armada asing akan mengambil alih sehingga penerapan asas cabotage menjadi penting.

Dia menambahkan konsep tol laut bisa diimplementasikan secara bertahap sembari menunggu kesiapan perkembangan kargo dan kesiapan infrastruktur dermaga serta alur pelayaran. Ekonomi biaya tinggi bukan diakibatkan transportasi laut saja, melainkan juga angkutan darat dan lokal.

Wahyono menambahkan dari hasil kajian Drewry Consultants disimpulkan komposisi biaya transpor paling tinggi di angkutan darat, yakni 50%, sisanya yakni 30% biaya pelabuhan, 20% biaya pelayaran.

Di sisi lain, tiga badan usaha milik negara mengklaim telah mengembangkan berbagai infrastruktur pelabuhan untuk mendukung program Tol Laut yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu terungkap pada press conference ketiga BUMN itu di sela-sela Indonesia Business Development Expo (IBD Expo) 2017 di Jakarta, kemarin. Ketiga BUMN itu ialah PT Pelindo I, II dan III. (Ant/E-3)