Pekerja Serbu Pembiayaan Rumah dari BPJS

PROGRAM fasilitas pembiayaan perumahan pekerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah berlangsung dua bulan dan berhasil memikat banyak orang. Pengajuan dari 220 peserta sudah disetujui sesuai dengan analisis kelayakan kredit dari bank dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp35 miliar.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irvansjah Utoh Banja mengklaim itu sebagai pencapaian yang baik. Sebabnya, meskipun program tersebut masih dalam tahap sosialisasi, peserta yang mengajukan relatif terus bertambah, bahkan tidak sedikit yang sedang dalam proses.

“Data pasti belum ada, tapi kami menargetkan untuk tahun ini sebanyak 25 ribu rumah. Kami ingin memberikan manfaat kepada peserta ketika masih dalam usia muda,” ujar Utoh saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (8/9).

Jika dibandingkan dengan kredit perumahan rakyat (KPR), fasilitas pembiayaan perumahan pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan memiliki tingkat suku bunga lebih rendah. Untuk rumah bersubsidi, suku bunga yang dikenakan ialah 5%. Rumah nonsubsidi dikenai suku bunga BI repo rate + 3% sepanjang masa kredit.

Selain itu, uang muka lebih ri­ngan untuk rumah bersubsidi 1% dan nonsubsidi 5%. Prosesnya pun relatif mudah mengikuti aturan bank, mulai prosedur pengajuan hingga persyaratan yang dibutuhkan sesuai aturan bank serta tidak menambah proses lain yang dapat merepotkan para peserta.

“Ada tiga skema dari sisi demand (pekerja) yaitu KPR, PUMP (pinjaman uang muka perumahan), dan PRP (pinjaman renovasi perumahan). Ada juga satu skema dari suplai (developer) yaitu fasilitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK),” paparnya.

Pihaknya telah bekerja sama dengan bank mitra, yaitu BTN dan BNI. Kolaborasi dengan bank pemerintah dan bank pemerintah daerah yang lain juga segera menyusul. Ini dilakukan agar fasilitas yang diharapkan dapat mendukung program Sejuta Rumah pemerintah itu berjalan lancar.

“Sejauh ini masih fase sosialisasi dan tidak ada kendala. Kami juga berharap imbasnya nanti dapat menambah jumlah kepesertaan,” pungkasnya.

Segmentasi baru
Keberadaan fasilitas pembiayaan perumahan dari BPJS Ketenaga­kerjaan disambut dengan baik oleh pihak pengembang. Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS) Asmat Amin menilai pasar properti akan terdongkrak karena banyak pekerja yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Meskipun begitu, pemerintah perlu membentuk segmentasi baru bagi para pekerja. Soalnya, kebanyakan mereka bukan tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hanya, mereka belum mampu membeli hunian dengan harga lebih dari Rp500 juta alias nonsubsidi. “Perlu ada subsidi khusus bagi kelas ini, tapi tentu bukan seperti subsidi yang akan diberikan kepada MBR,” ujar Asmat di Jakarta, kemarin.

Subsidi perlu diberikan karena peminat fasilitas yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan itu diprediksi terus membesar. Fasilitas itu juga dapat menjadi sumbangsih bagi pemenuhan program Sejuta Rumah yang diinisiasi pemerintah. Segmentasi pasar yang diciptakan melalui fasilitas pembiayaan perumahan BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi tren pasar beberapa waktu ke depan.

Asmat juga menyoroti kesiap­an BPJS ketenagakerjaan untuk menya­lurkan fasilitas tersebut dengan cepat. Dalihnya, data yang dikeluarkan Kementerian Keuangan menyebutkan kenaikan kelas menengah bawah menjadi kelas menengah setiap tahun sebesar 10 juta orang. (Gnr/S-4)