Pemerintah di Jalur Benar Atasi Ketimpangan

ARAH kebijakan pemerintah dalam menurunkan tingkat ketimpangan dinilai sudah di jalur yang benar. Kini pemerintah diminta mempertajam implementasi berbagai program terkait agar hasilnya tepat sasaran.

Menurut ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono dalam diskusi di Jakarta, kemarin (Jumat, 8/9) urgensi dari penurunan ketimpangan tidak lain ialah menciptakan pertumbuhan yang lebih berkualitas.

Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pun semakin turun. Per Maret 2017, rasio Gini tercatat 0,39 dan pada 2018 ditargetkan turun menjadi 0,38.

"Ketika suatu negara berkembang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, berpotensi terjadi inequality (ketidaksamarataan). Di sini harus ada intervensi pemerintah dan arah kebijakannya sejauh ini dalam trek yang betul," ujar Tony.

Namun, ia mewanti-wanti pemerintah agar tidak terjebak dalam kebijakan tunggal yang digarap lintas kementerian atau lembaga, tapi harus bersifat kolektif. Salah satu kebijakan yang berkontribusi mereduksi tingkat ketimpangan ialah belanja infrastruktur yang dalam RAPBN 2018 alokasinya mencapai Rp409 triliun.

Tony menjelaskan pembangunan infrastruktur memiliki dampak jangka panjang dan jangka pendek. Ia menyerap tenaga kerja, memperbaiki biaya logistik, dan menarik investasi.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendorong ketimpangan dan menerapkan sejumlah kebijakan untuk menekannya.

"Dalam menurunkan ketimpangan, pemerintah membuat strategi untuk menuju pertumbuhan yang lebih baik. Misalnya dengan memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, juga dengan memperluas kesempatan kerja yang berkualitas dan berwirausaha," jelasnya. (Tes/X-8)