Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa sesuai dengan Kebutuhan

PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2018 direncanakan sebesar Rp761,1 triliun. Pengalokasian anggaran TKDD tersebut telah mempertimbangkan besarnya kebutuhan pendanaan bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

"Selain itu, pengalokasian tersebut juga disusun melalui proses sinkronisasi perencanaan dengan anggaran belanja kementerian dan lembaga, serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara," ujarnya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Di samping itu, pemerintah juga telah dan akan terus melanjutkan pembenahan dalam pengelolaan TKDD sehingga semakin efektif pemanfaatannya terutama untuk mencapai peningkatan kualitas layanan publik di daerah, penciptaan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan antardaerah.

Dengan pengelolaan TKDD yang semakin baik, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sebagaimana diindikasikan oleh menurunnya persentase dan jumlah penduduk miskin, serta rasio Gini di pedesaan dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada 2016. Hal ini menunjukkan kesejahteraan yang semakin merata.

Dalam RAPBN 2018 alokasi Dana Desa direncanakan sebesar Rp60,0 triliun. Pemerintah akan mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa melalui kebijakan pengalokasian, penyaluran, prioritas penggunaan, pengawalan dan pendampingan, serta pengawasan. Dirinya menambahkan, penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu memerhatikan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output, serta mendekatkan pelayanan melalui pengalihan penyaluran kepada KPPN di daerah.

"Penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan ini akan memotivasi Desa untuk melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran lebih optimal dan lebih baik, sehingga dampak dari pemanfaatan Dana Desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat desa," pungkas dia. (MTVN/OL-8)