Swasembada Garam pada 2019

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan swasembada garam harus bisa dicapai 2019.

“Mereka mengusulkan 2020 kita swasembada, tapi saya minta dipercepat lagi kalau bisa 2019,” kata Luhut seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman di Jakarta, kemarin.

Rapat koordinasi itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan terkait antara lain perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, serta PT Garam.

Menurut Luhut, potensi luas lahan garam yang terdapat di Indonesia mencapai hingga 40.000 hektare. Namun, masih banyak lahan garam yang bermasalah terkait status tanahnya.

“Kita mau selesaikan lahan-lahan yang belum selesai ini. Dan kelihatannya bisa. Kalau bisa selesai tahun ini, kita bisa selesai (swasembada garam) 2019,” ujarnya.

Menurut mantan Menko Polhukam itu, pemerintah ingin agar Indonesia tidak terus-menerus mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan garam. Dia menambahkan, pemerintah juga ingin swasembada garam bisa dilakukan untuk garam industri, tidak hanya garam konsumsi.

Pengelolaan garam nantinya akan dibagi menjadi tiga, yakni khusus di PT Garam, pihak swasta, serta rakyat. “Yang rakyat ini kami berdayakan juga supaya mereka bisa produksi,” ujarnya.

Dengan melibatkan rakyat, produksi garam diharapkan dapat meningkat hingga 100 ton per hektare per tahun.

“Puncaknya kan 120 ton per hektare per tahun, kita bikinlah rata-rata 100 ton per hektare per tahun. Itu sudah bagus,” tandasnya.

Indonesia swasembada garam dari 2012 hingga 2015. Sayangnya, anomali cuaca membuat produksi garam merosot setahun belakangan. Penyalahgunaan izin impor dan distribusi garam industri membuat pasokan garam terganggu. (Ant/E-1)