Pasar Perkantoran Terus Tertekan

BERBEDA dengan sektor properti lain yang menunjukkan optimisme untuk bangkit, perkantoran justru tampak terus-menerus tertekan. Tingkat sewa kantor pada semester I 2017 masih memperlihatkan penurunan dan diproyeksi berlangsung hingga akhir tahun nanti.

Hal itu terungkap berdasarkan hasil riset properti yang dikeluarkan Cushman & Wakefield. Tingkat sewa ruang kantor menunjukkan pertumbuhan negatif, baik di area pusat bisnis terpadu (CBD) maupun non-CBD dengan persentase masing-masing -3,4% dan -0,6%. Ironisnya, jumlah ruang sewa justru bertambah dengan peresmian sejumlah gedung perkantoran baru.

Data Cushman & Wakefield memaparkan di area CBD terdapat penambahan ruang perkantoran hingga 202 ribu meter persegi (m2) dan non-CBD bertambah 104 ribu m2 hingga Juni 2017. Dengan nyaris ketiadaan tenant baru yang mengisi, kebanyakan ruang kantor tersebut disewa perusahaan yang membuka kantor cabang atau memindahkan kantornya dari tempat lama. Kebanyakan perusahaan itu berasal dari sektor teknologi informasi.

Di sisi lain, tekanan terhadap sektor perkantoran tersebut membuat pengelola gedung perkantoran memberikan penawaran yang menguntungkan bagi tenant agar tetap mau bertahan. Di area non-CBD, pengelola memberikan diskon harga sewa yang kompetitif untuk memaksa tenant tetap beroperasi di gedung mereka.

Kondisi itu membuat arus perpindahan tenant bergerak cukup cepat. Tenant dapat leluasa memilih ruang kantor di tempat yang lebih strategis atau bahkan pindah ke gedung perkantoran dengan grade A sehingga memiliki ruang kantor yang lebih representatif. Pergerakan tenant dari kawasan non-CBD ke kawasan CBD terpantau banyak terjadi.

Sampai Pemilu 2019
Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan gimmick pemasaran yang diberikan pengelola dengan memberikan diskon harga sewa atau perpanjangan sewa tanpa kenaikan harga menjadi salah satu jurus untuk mempertahankan tenant yang sudah eksis.

Amran memprediksi kondisi penurunan hunian kantor akan terus berlanjut pada tahun depan karena memasuki tahun politik jelang Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden 2019. “Berdasarkan fakta historis, suhu politik tambah panas, tapi suhu bisnis perkantoran makin dingin bahkan cenderung mengarah terlalu dingin. Seharusnya pada 2016-2017 yang sedang kita jalani ini, bisnis perkantoran dalam posisi menanjak sebagai antisipasi tahun politik yang akan dimulai tahun depan,” tutur Amran kepada Media Indonesia, kemarin.

Kondisi itu membuat pengembang gedung perkantoran harus kembali bersabar hingga tahun politik yang ditandai juga dengan Pilkada 2018 hingga Pemilu 2019 terlewati. Ia memberikan saran kepada pengembang perkantoran untuk memiliki bisnis sektor pro­perti lain agar dapat bertahan.

“Misalnya, pengembang membangun rumah tapak dengan harga Rp500 juta ke bawah atau bisnis rumah susun dengan harga Rp300 juta ke bawah,” tandasnya. (S-4)

[email protected]