Daya Saing Prasarana Ditingkatkan

PEMERINTAH, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan infrastruktur, ingin meningkatkan capaian daya saing infrastruktur Indonesia ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Hal itu sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian.

“Peningkatan daya saing infrastruktur kita inginnya indeks 40. Dari 6 tahun lalu, sekarang sudah di posisi 60 dari sebelumnya di peringkat 92,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di acara Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur di Jakarta, kemarin.

Menurut Basuki, salah satu instrumen yang harus dilakukan guna mencapai target peningkatan daya saing infrastruktur ialah deregulasi perizinan di berbagai daerah.

“Untuk perizinan harus dievaluasi dan regulasi yang menghambat berbisnis ini segara dihilangkan. Banyak sekali investasinya masuk, tapi terhalang oleh aturan kita sendiri,” katanya.

Untuk saat ini, lanjut Basuki, deregulasi tersebut sudah terasa pada perizinan pembangunan perumahan, khususnya rumah bersubsidi di berbagai daerah.

“Kita terus akan lakukan untuk bisa mempersuasi pemda mempermudah. Yang tadinya 44 izin menjadi 14 izin. Itu pun masih kita monitor untuk menyederhanakan.”

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yusid Toyib mengatakan Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur dimaksudkan sebagai sarana untuk pembahasan isu serta opsi kebijakan terobosan secara terstruktur dan sistematis yang patut diambil pemerintah dan juga dukungan pemangku kepentingan, terkait dengan peningkatan peringkat daya saing infrastruktur.

“Kami mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sektor konstruksi untuk merumuskan kebijakan yang terstruktur dan sistematis,” ujarnya. (Adi/E-2)