Dana Rp1,5 T untuk Kredit Ultramikro

PEMERINTAH menganggarkan dana Rp1,5 triliun untuk pembiayaan program kredit ultramikro (UMI).

Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

"Sumber anggaran dari program ini diambil dari APBN 2017. Ini telah disepakati DPR untuk membantu usaha yang ada di bawah KUR (kredit usaha rakyat) atau di bawah Rp10 juta," sebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika meluncurkan program itu di Desa Angin, Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Menkeu menambahkan, anggaran tersebut bersumber dari sinergi lima kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam peluncuran itu, Sri menyatakan pada tahap awal program itu akan diterapkan di 19 kabupaten/kota di Indonesia untuk dijadikan sebagai proyek percontohan.

Dalam menyalurkan program kredit mikro itu, pemerintah menjalin kerja sama dengan embaga-lembaga yang telah profesional di bidang penyaluran kredit program, di antaranya PT Bahana Ventura, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadai-an, serta beberapa koperasi yakni Komida dan AKR.

Ditambahkan, kepada lembaga-lembaga tersebut, pemerintah telah menginstruksikan agar bunga yang diberikan sekitar 2%-4%.

Jika dibandingkan dengan bunga pinjaman lain, bunga ini jauh lebih murah.

Bunga KUR, kata Menkeu, ada di level 9%, sedangkan bunga kredit komersial pernah mencapai 12%-15%.

"Dan itu semua tanpa anggunan," ujar dia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan dengan bunga yang lebih rendah diharapkan akan meningkatkan kegiatan dan produktivitas masyarakat.

Apalagi saat ini, imbuh dia, banyak masyarakat yang tidak bekerja terutama ibu rumah tangga yang memilih untuk memomong anak yang tentunya tak memiliki penghasilan.

Sebagai informasi, selama ini ada sedikitnya 61 juta usaha yang masuk kategori UMKM.

Dari angka tersebut, hanya 17 juta yang bisa mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan berupa KUR.

Adapun sisanya, 44 juta, belum mendapat akses pembiayaan dari perbankan.

Daya beli

Pada kesempatan serupa, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan program kredit itu menjadi salah satu program yang penting terkait dengan daya beli sebab program tersebut menjadi modal awal masyarakat kelompok bawah terhadap lembaga keuangan.

Ditambahkan, berbagai bantuan pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk program kredit ultramikro.

"Kita memang berharap seperti itu. Kredit mikro ini intinya tidak hanya untuk itu, tapi juga kami ingin mereka berusaha," kata Mardiasmo.

Bukan hanya terkait dengan persoalan daya beli, lanjut Mardiasmo, program kredit ultramikro juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran. (Mtvn/E-4)