Rakyat Nikmati Subsidi Perumahan

SEJUMLAH kebijakan pemerintah memberikan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai dinikmati rakyat.

Sejumlah subsidi kepemilikan rumah di antaranya fasilitas likuiditas pemilikan perumahan (FLPP) dan subsisi selisih bunga (SSB). Adanya subsidi membuat MBR tidak perlu menanggung bunga terlalu besar saat mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

“Pengalaman saya datang ke Cikarang, Balikpapan, dan Pekanbaru, kualitas (rumah) bagus dan saya pastikan bahwa pengguna dapat manfaat. Rata-rata cicilan yang harus dibayarkan ialah Rp700 ribu-Rp900 ribu. Mereka bilang sendiri ke saya, dengan gaji Rp3,5 juta, jumlah seperti itu tidak berat karena bayar kontrakan pun sebesar itu,” kata Presiden Joko Widodo ketika membuka Indonesia Property Expo (Ipex) 2017 di Jakarta, Jumat (11/8).

Pemerintah, lanjut Presiden, juga menyalurkan subsidi perumahan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam rentang 2015-2019 belanja dan subsidi perumahan Kementerian PUPR diperkirakan mencapai Rp74 triliun. Dana sebesar itu, menurut Jokowi, harusnya bisa menggairahkan pasar properti Tanah Air.

Meski demikian, berdasarkan diskusi bersama pengembang, Jokowi mengakui masih ada kendala yang harus diselesaikan untuk menggairahkan industri properti Tanah Air. Persoalan pertama menyangkut perizinan yang tidak sedikit pengurusannya di daerah berbelit dan bisa menyulitkan pengembang.

Persoalan berikutnya terkait ketersediaan lahan. “Penduduk terus bertambah, tapi jumlah lahan tetap dan kita tidak punya bank tanah. Karena itu, saya minta setiap daerah siapkan bank tanah agar mudah membangun sesuatu karena lahan dan tanah ada. Jangan sampai spekulan dan mafia tanah merajalela,” ujar Presiden tegas.

Persoalan terakhir perencanaan dan pengendalian tata ruang menyangkut integrasi perumahan dengan fasilitas publik. Masih ada pengembang yang sulit mengintegrasikan hal tersebut. Jokowi mencontohkan, ada pengembang yang kesulitan mendapatkan akses air bersih terhadap proyeknya dan integrasi dengan angkutan umum.

Karena itu, Presiden meminta pemda menyinergikan konsep tata ruang dengan pembangunan proyek properti agar terintegrasi dengan fasilitas publik. Adapun kepada Realestat Indonesia (REI), Presiden meminta untuk mengecek perizinan di tingkat daerah yang masih berbelit dan belum ramah investor.

Untuk itu, kata Presiden, pemerintah mendorong pemda menyederhanakan perizinan.

Subsidi lebih besar
Direktut Consumer BTN, Handayani mengungkapkan, pertumbuhan KPR di BTN didominasi sektor subsidi dengan pertumbuhan mencapai 25% dibandingkan tahun lalu. Sementara untuk sektor KPR nonsubsidi, pertumbuhan tahunan hanya 11%.

Pertumbuhan di sektor KPR subsidi diprediksi Handayani akan terus meningkat karena kerja sama yang dilakukan BTN dengan pemerintah dan BUMN. BTN juga menjalin kerja sama dengan TNI-Polri untuk menyediakan subsidi perumahan bagi anggota TNI-Polri. Berdasarkan data yang dimiliki BTN, masih ada sekitar 3 juta anggota TNI-Polri yang belum memiliki rumah.

“Saat ini memang untuk KPR nonsubsidi kami fokus ke kelas menengah, bahkan juga dengan kelas menengah ke bawah dengan menyediakan pembiayaan rumah dengan harga Rp350 jutaan. Kita juga terus melakukan edukasi secara terus-menerus kepada anak muda dan pasangan muda bahwa memiliki rumah itu tidak susah,” kata Handayani. (S-1)

[email protected]