BTN Targetkan KPR Baru Rp5 Triliun dari Ipex 2017

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk mengincar kredit baru senilai Rp5 triliun dari gelaran pameran pro­perti tahunan, Indonesia Properti Expo (Ipex) 2017, yang menghadirkan hampir 900 proyek perumahan. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BTN Maryono dalam pameran yang dibuka Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Ha­dimuljono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (11/8).

Maryono mengatakan penyelenggaraan Ipex 2017 kali ini menjadi upaya perseroan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah, terutama dalam rangka menyukseskan Program Satu Juta Rumah. Pameran ini, lanjutnya, juga menjadi langkah BTN meningkatkan penyaluran KPR perseroan sehingga dapat mengerek pangsa pasar. “Pameran Ipex ini digelar sejalan dengan komitmen kami menjadi integrator utama Prog­ram Satu Juta Rumah. Melalui pameran perumahan ini, masyarakat Indonesia terutama di Jabodetabek bisa lebih mudah memilih dan memiliki rumah. Dengan berbagai kemudahan yang kami tawarkan, kami meyakini dapat mencatatkan potensi kredit baru hingga Rp5 triliun dari pameran ini,” ujar Maryono.

Maryono optimistis pihaknya dapat mencapai target yang dibidik perseroan. Emiten bersandi saham BBTN itu membidik pertumbuhan KPR tumbuh di level 21%-23% di 2017. Pada 2019, perseroan juga membidik akan mencatatkan pangsa pasar KPR naik ke level 40%. Dalam kesempatan itu, BTN menggandeng perusahaan seperti PT Pindad, PT Pupuk Indonesia, PT Lion Air, PT Sarana Global Utama, dan PT Patrajasa untuk meningkatkan penyalur­an KPR perseroan.

“Setidaknya, akan ada 4.600 karyawan dari empat perusahaan itu menikmati layanan perbankan terutama KPR BTN,” tandas Maryono. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat membuka IPEX 2017 mengapresiasi pemerintah daerah yang melakukan percepatan dalam menurus perizinan yang terkait dengan pembangunan perumahan. Untuk itu Presiden meminta agar daerah yang lambat dalam mengurus perizinan segera menerapkan hal yang sama. “Daerah juga harus melakukan hal yang sama, izin untuk perumahan hanya 6,5 jam. Itu perlu kita apresiasi,” kata Presiden Jokowi. (Nur/Gnr/Ant/E-1)