Swasta Dilibatkan Atasi Ketimpangan

SELAIN penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, pelibatan sektor swasta dipastikan dapat menuntaskan persoalan ketimpangan di negeri ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, menurunkan angka ketimpangan tak bisa hanya dilakukan pemerintah. Peran swasta khususnya kelompok usaha besar sangat berarti dalam menekan ketimpangan lewat penciptaan lapangan kerja.

“Usaha besar sudah melibatkan UKM dalam supply chain atau value chain. Ada pembagian saling menguntungkan seperti di industri otomotif,” kata Bambang seusai penutupan Indonesia Development Forum di Jakarta, kemarin.

Selama ini, sektor UKM memberikan kontribusi sekitar 90% terhadap sejumlah badan usaha di Tanah Air dan memiliki andil sekitar 99% dalam penyerapan tenaga kerja.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Otomotif Indonesia Kukuh Komara mengakui sudah satu dasawarsa lebih industri otomotif melibatkan UKM dalam proses produksi mereka.

“Kami komit melibatkan UKM yang memiliki ribuan karyawan. UKM yang terlibat kami pastikan memenuhi kualifikasi karena kendaraan yang dibuat di sini juga untuk diekspor,” ujar Kukuh.

Hal lain yang juga dapat mengerek turun ketimpangan, lanjut Bambang, kita memerlukan banyak wirausaha dengan membuka seluas-luasnya akses keuangan dan kebijakan pajak yang progresif.

“Kita butuh tax ratio 15% untuk memastikan seseorang bayar pajak sesuai kekayaan. Ketika mereka tidak bayar pajak atau bayar tetapi tidak sesuai, jelas ketimpangan akan meningkat,” ungkap Bambang.

Saat menyinggung soal penyaluran bansos, Bambang memastikan ke depan untuk 40% masyarakat terbawah. Hal itu dilakukan agar target penurunan ketimpangan (rasio Gini) sebesar 0,36 pada 2019 bisa tercapai dari saat ini 0,393.

“Sebagian penerima bansos belum sesuai karena mengandalkan subsidi harga. Program dan besarannya akan kami evaluasi,” kata Bambang.

Bantuan produktif
Kini, anggaran bansos dan subsidi di Kemensos dalam APBN-P 2017 mencapai Rp14,15 triliun. Anggaran itu untuk Program Keluarga Harap-an (PKH), bantuan pangan nontunai, bantuan beras sejahtera, bansos disabilitas, bansos lansia, dan bantuan usaha ekonomi produktif-kelompok usaha bersama.

“Tahun depan Presiden menargetkan peserta PKH 15,5 juta keluarga, meningkat dari tahun ini sebanyak 6 juta,” lanjut Bambang.

Pengamat ekonomi dari UGM Tony Prasetiantono menilai kebijakan pemerintah melibatkan sektor swasta untuk mempercepat penurunan ketimpangan sudah tepat.

“Pemerintah fokus di infrastruktur saja untuk memutar ekonomi yang berdampak mengurangi ketimpangan. Dana infrastruktur tahun ini saja mencapai Rp387 triliun.”

Sebelumnya, Rabu (9/8), Dubes Australia untuk Indonesia Bradley Armstrong menyatakan ketimpang-an di Indonesia salah satunya dapat diatasi dengan membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja.

“Di sini sektor swasta pegang peran. Tahun lalu kami membuka lapangan kerja bagi 240 ribu warga. Kami juga memiliki kebijakan transfer sosial dengan anggaran sebesar Rp1.600 triliun.” (Sru/X-3)

[email protected]