Peremajaan Sawit Terhambat Dana

DIREKTUR Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyebutkan sebanyak 2 juta hektare dari seluruh perkebunan rakyat sudah mengalami darurat replanting.

Hasil perkebunan rakyat itu kini hanya bisa menghasilkan 1-2 ton/ha, jauh dari yang dapat dihasilkan perkebunan swasta yang bisa mencapai 8 ton/ha.

Bahkan, di Malaysia, dengan pengelolaan yang baik, rata-rata setiap hektare kebun kelapa sawit bisa menghasilkan lebih dari 10 ton.

Pemerintah pun ingin segera melakukan program replanting atau peremajaan supaya produksi kelapa sawit Tanah Air dapat lebih optimal lagi.

Namun, sayangnya rencana tersebut terhambat persoalan dana yang tidak kunjung dikeluarkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sebagai lembaga yang mengurusi pengelolaan dana komoditas ekspor terbesar bagi Indonesia, BPDPKS mengalokasikan biaya Rp300 miliar untuk peremajaan tahun ini.

Namun, karena berbagai pertimbangan, dana belum juga dikeluarkan hingga melewati pertengahan tahun.

"Diskusi demi diskusi sudah kami lakukan. Saya kira ini sudah hampir final, tetapi sampai sekarang belum ada dana yang keluar untuk replanting," ujar Bambang di Jakarta, kemarin.

Ia pun mengaku Kementan tidak mampu berbuat banyak dan hanya bisa menunggu karena pihaknya tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk peremajaan tanaman kelapa sawit.

Sembari menunggu, Bambang mengutarakan pihaknya terus mendorong dinas-dinas perkebunan derah yang menjadi sentra kelapa sawit untuk menyiapkan segala hal yang dibutuhkan guna replanting.