Garam Sitaan Bareskrim akan Dilepas

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut garam impor yang disita Bareskrim Polri akan dilepas. Garam sejumlah 12 ribu ton yang disegel akan dilepas karena alasan kebutuhan yang mendesak.

"Alasannya kebutuhan yang mendesak saat ini," cetus Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, Selasa (8/8).

Sayangnya, dia enggan merinci hal tersebut karena menilai penegak hukum yang berhak menjelaskannya. Namun, kasus impor garam yang menjerat mantan Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono tersebut dikatakan sudah melalui proses P-21. Seluruh alat bukti dan barang pembuktian sudah diserahkan dan dinyatakan lengkap.

"Pokoknya kasusnya sudah P-21. Lengkapnya tanya penegak hukum ya," imbuh Brahmantya.

Berdasarkan data menurut pemerintah, kebutuhan garam nasional mencapai 3,2 juta ton per tahun. Namun, karena anomali cuaca, produksi garam masih jauh dari target, yakni baru mencapai 19 ribu ton, atau 0,5% dari target.

Pemerintah pun membuka keran impor garam bahan baku konsumsi sebesar 75 ribu ton hingga 31 Agustus 2017. Sayangnya, garam impor belum bisa dipastikan masuk pada 10 Agustus. Karena itu, garam impor yang bermasalah di Bareskrim Polri pun akhirnya akan dibuka guna memenuhi kebutuhan.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui ada gap besar dalam proses jual beli garam. Perbedaan harga garam di tingkat petani hingga ke masyarakat bisa mencapai lebih dari Rp2.000 per kg.

"Mereka beli (dari petani) kena Rp800-Rp1.000 per kg, kena biaya Rp400 per kg, tapi jualnya Rp3.000-Rp4.000 per kg. Kan terlalu banyak gapnya," ujar Luhut ketus.

Luhut menduga besarnya gap harga garam di tingkat petani ke konsumen bisa disebabkan permainan kartel. Karena itu, perlu ada penyederhanaan rantai distribusi guna memangkas keuntungan para mafia garam selama ini. Jes/E-4