Proyek Infrastruktur Dipercepat

PRESIDEN Joko Widodo meminta para menteri mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur yang merupakan kerja sama dengan pihak lain yang hingga saat ini belum juga dimulai.

"Ada proyek pelabuhan, kilang, dan lainnya. Pokoknya pertanyaannya mengapa belum mulai juga," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution seusai pertemuan Presiden Jokowi dengan menteri-menteri bidang ekonomi di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Menurut Darmin, Presiden mengingatkan agar investasi segera masuk antara lain dengan mempercepat pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dengan pihak asing.

Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengungkapkan Presiden Jokowi memerintahkan semua proyek infrastruktur dipercepat. Prosesnya dipermudah. "Itu perintah Presiden, misalnya seperti proyek listrik di mana saja, Pelabuhan Patimban Subang, jalan tol, serta LRT (light rail transit)," katanya.

"Intinya Pak Presiden ingin agar dilakukan suatu percepatan semua proyek kerja sama," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Ia menyebutkan untuk kereta api cepat Jakarta-Surabaya, saat ini sedang dilakukan joint study Indonesia dengan JICA (Japan International Cooperation Agency). Untuk pembangunan LRT, pemerintah kini mengubah skema pembiayaannya dengan melibatkan swasta dan perbankan.

Sebanyak 70%, atau hingga Rp19 triliun, didanai perbankan, sementara utang perbankan beserta bunganya dibayarkan PT KAI dari arus kas operasional LRT. Menurut Luhut, pembiayaan itu merupakan skema baru yang akan ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, seluruh pembiayaan pembangunan LRT Jabodebek akan ditalangi dahulu oleh perbankan dan kemudian baru APBN yang mengganti utang itu beserta bunganya yang diperkirakan mencapai sekitar Rp36,7 triliun. Akhir Juli lalu, Presiden Jokowi memang telah meminta secara khusus kepada JICA untuk ikut terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, salah satunya tol trans-Sumatra.

Pembangunan kilang

Hal itu diutarakan Jokowi saat bertemu dengan Presiden JICA Shinichi Kitaoka. Permintaan Jokowi tersebut diutarakan lantaran pendanaan proyek itu tidak bisa dilakukan dari satu sumber saja, yakni APBN. Selain membahas soal tol trans-Sumatra, hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain, mengenai MRT, Pelabuhan Patimban, dan kereta cepat di utara Jawa. Jokowi berharap pembangunan tiga proyek tersebut cepat rampung sehingga masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya.

Salah satu proyek infrastruktur yang dikebut juga ialah pembangunan kilang. Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya menambah kapasitas kilang minyak dan gas melalui strategi revitalisasi dan pembangunan enam kilang. Pasalnya sampai dengan semester I 2017, kapasitas kilang minyak dan gas masih tertahan pada angka 1.169 thousand barrels per calendar day (mbcd). "Kita akan berkoordinasi agar kilang ini bisa kita jalankan secepatnya agar tarif ini sesuai yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan Pertamina," terang ungkap Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, kemarin. (Ant/E-2)