Transparansi Anggaran Desa Terhambat SDM

DIREKTUR Eksekutif Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest) Muhammad Irsyadul Ibad menyatakan masih minimnya pemerintah desa yang menerapkan kebijakan secara transparan tidak terlepas dari disparitas kapasitas sumber daya manusia di desa. Itu terlihat misalnya pada penggunaan teknologi yang kian canggih justru jadi kendala dalam fase keterbukaan informasi. "Ini sulit karena mereka harus membuat konsensus tata kelola keuangan lalu menyeleraskan dengan teknologi. Itu harus dijalankan dengan prosedur sesuai," ujar Ibad di Jakarta, Senin (24/7).

Kesadaran perangkat desa yang masih minim juga jadi faktor lainnya yang menghambat transparansi pengelolaan anggaran desa. Kepala Sekretaris Nasional Open Government Fithya Findie mengakui peran pemerintahan desa dalam menerapkan keterbukaan informasi, khususnya terkait dana desa, masih minim.

Menurut dia, itu terjadi karena pemerintah pusat tidak berwenang mewajibkan perangkat desa menjalankan dan mengelola dana secara transparan. Seperti diketahui, pada 2017, dana sebesar Rp60 triliun digelontorkan untuk sekitar 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Jumlah itu lebih tinggi daripada 2016 yang hanya mendapatkan alokasi Rp47 triliun.