Standardpen Pesimistis Penjualan Bertumbuh Tahun Ini

PT Standardpen Industries (Standardpen), produsen bolpoin Standard, pesimistis penjualan tahun ini naik dari tahun lalu. Padahal, target perusahaan minimal tumbuh 10%.

CEO Standardpen Industries Megusdyan Susanto mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini terbilang tidak baik bagi kalangan industri alat tulis. Beban perusahaan yang makin besar dan daya beli masyarakat yang melemah menjadi alasan utama perusahaan bolpoin nasional tersebut belum mampu menatap kinerja yang meyakinkan.

"Untuk kondisi 1-2 tahun ini tidak terlalu baik dari segi ekonomi. Jadi tahun ini, kami tidak bisa mengharapkan ada pertumbuhan, baik dari sisi produksi maupun penjualan di alat tulis," ucap Megusdyan di Jakarta, Selasa (18/7).

Apalagi, sebanyak 10% bolpoin yang dipasarkan di Indonesia merupakan bolpoin palsu. Megusdyan mensinyalir produk-produk bolpoin palsu itu diimpor dari Tiongkok dan membuat persaingan dengan industri alat tulis nasional makin ketat.

"Sebenarnya produksi bolpoin murah selalu bermuara dari Tingkok dan di sana hukum sulit ditegakan dari sisi perlindungan merek untuk produsen luar negeri. Tapi jelas impornya ilegal karena tidak bayar pajak," cetusnya.

Adapun kapasitas produksi Standardpen, menurut Megusdyan, mencapai hampir satu miliar batang per tahun. Namun, utilitasnya sekitar 75%. Standardpen meraup pasar dalam negeri sebanyak 50%, khususnya menyasar ke anak sekolah dan perkantoran.

Sementara itu, sebanyak 20% produksi per tahun diekspor ke luar negeri, seperti ASEAN, Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Mayoritas ekspor dijual ke negara-negara di ASEAN lantaran karakter permintaan alat tulis relatif serupa dengan di Indonesia.

Di kesempatan yang sama, Head of Marketing Standardpen Industries Niken D Mahanani juga pragmatis penjualan tahun ini bisa lebih baik dari 2016. Perusahaan hanya berharap kinerja tahun ini bisa sama dengan tahun lalu.

"Sama dengan tahun lalu saja sudah bagus," tukasnya tanpa mau menyebut jumlah penjualan tahun lalu.

Karena itu, dia berharap pemerintah tidak lagi menambah beban bagi perusahaan pada tahun ini guna menjaga investasi yang ada. Pada dua tahun terakhir, sebut Niken, pengusaha dibebankan dengan kebijakan pemerintah yang wajib mendaftarkan pegawainya di BPJS Ketenagakerjaan dan beban operasional lainnya.

"Sekarang tugas kita supaya penjualan lebih merata di Indonesia. Kami sudah masuk ke semua daerah, tapi masih ada mindset masyarakat kalau merek luar negeri itu lebih bagus. Jadi tugas kita sekarang mengedukasi, butuh upaya besar memang untuk mengembangkan produksi dalam negeri," paparnya. (OL-6)