PUPR Telah Studi Pemindahan Ibu Kota

WACANA pemindahan ibu kota negara ternyata tidak main-main. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahkan sudah melakukan beberapa kajian dan studi terkait rencana tersebut.

Meski demikian, rencana dan anggaran pembangunan ada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kementerian PUPR hanya sebagai pelaksana pembangunan.

"Saya tunggu Bappenas hasilnya kayak apa, nanti Presiden pulang (lawatan dari Turki dan Jerman) dilaporkan ke Presiden. Kalau sudah ditetapkan baru saya maju," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di jakarta, Kamis (6/7).

Basuki mengatakan ada tiga opsi penunjukkan ibukota negara. Basuki juga memastikan bahwa letaknya di luar Jawa.

"Belum pasti, masih ada tiga opsi ya, Kaltim, Kalteng, Kalsel, bahkan ada di tempat lain dan belum ditetapkan," jelas Basuki.

Basuki berpendapat kriteria sebuah daerah dan alasan pemindahan ibu kota ialah memisahkan pusat kegiatan ekonomi dengan kegiatan pemerintahan dan politik.

"Memisahkan kegiatan ekonomi dengan pemerintahan, dengan politik itu kan gak gampang. (Misalnya) kementerian ini di Jakarta ada 900 ribu orang, kalau dipindahkan ke sana harus disiapkan juga. Makanya harus diputuskan sesuai kajian Bappenas," kata Basuki.

Basuki mengartakan butuh 4 sampai 5 tahun untuk memindahkan ibukota. "Idealnya 4-5 tahun. Ya infrastruktur perkotaan, drainasenya transportasinya, dan lain-lain."

Sejauh ini PUPR kata Basuki, juga telah melakukan perbandingan dengan ibukota negara lain yang sudah melakukan perpindahan ibu kota negara. "Kita sudah belajar dari Canberra, Washinton DC, Astana," tandas Basuki. (X-12)