LPDB Gencar Sosialisasi ke Daerah Demi Genjot Penyerapan Dana Bergulir

LEMBAGA Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus menggelar sosialisasi di berbagai daerah untuk mempercepat penyerapan kredit/pinjaman kepada pelaku usaha.

Pada Kamis (20/4), langsung dipimpin oleh Direktur Utama LPDB Kemas Danial, sosialisasikan dilakukan kepada 300 pengurus koperasi dan pelaku UKM di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tentang tata cara mengajukan pinjaman dana bergulir, dan ketentuan pinjaman.

Kemas manjelaskan syarat utama untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir ialah calon mitra harus berbadan hukum minimal 2 tahun, berpengalaman menjalankan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 3
tahun, memiliki kinerja baik selama 2 tahun terakhir yang ditunjukkan dengan SHU yang positif, melaksanakan RAT, dan laporan keuangan positif (bagi UKM).

"Paling kecil kalau basis koperasi Rp150 juta, paling besar Rp50 miliar tergantung modal koperasinya. Kalau sektor riil Rp250 juta paling kecil, bisa pinjam sampai Rp10 miliar. Lamanya pinjaman bisa kami berikan 3-5 tahun, kalau investasi bisa sampai 10 tahun," kata dia.

Kemas juga menyemangati peserta yang sebagian besar kaum ibu-ibu untuk tak ragu mengakses permodalan melalui LPDB. Dengan suku bunga yang sangat ringan, yakni sekitar 2,25% per tahun untuk sektor riil dalam jangka waktu 5-10 tahun dan rata-rata 4% per tahun untuk usaha simpan pinjam untuk jangka waktu 3-5 tahun.

"Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kesempatan emas ini harus dimanfatkan untuk mengembangkan usaha bapak ibu sekalian. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini," imbuh Kemas.

Para pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat diminta mengirimkan proposal ke kantor LPDB di Jakarta secara langsung, melalui dinas koperasi dan UKM atau melalui pos. Setelah proposal diterima, selanjutnya akan dilakukan kunjungan lapangan dan analisa bisnis, yuridis dan risiko.

Selanjutnya kata Kemas akan diskusi oleh komite pinjaman atau pembiayaan. Setelah disetujui maka akan diberi surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3). SP3 ini wajib dibaca dan ditandatangani pelaku usaha, selanjutnya dilakukan akad pinjaman, dan pencairan dana.

Untuk meminimalisasi resiko kredit macet LPDB meminta pelaku usaha memberikan jaminan berupa personal guarantee, fidusia piutang, cash collateral, fixed asset, dan lembaga penjaminan. Fixed asset sangat
penting dan menjadi syarat di BPK untuk mengurangi resiko moral hazard.

"Tidak dikenakan biaya apapun dan jangan pakai jasa calo. Kalau tidak paham boleh curhat ke saya. 15 hari kalau sudah memenuhi syarat bisa cair, kalau belum bisa lama, atau bahkan tidak sama sekali," ujar Kemas.

Ia pun mengingatkan bahwa sumber dana LPDB adalah 100% dari APBN, maka siapa pun yang menyalahgunakan uang ini bisa dihukum. "Sudah banyak dipenjarakan karena ini uang rakyat. Uang LPDB sekali lagi bukan sumbangan hibah tapi ini dana bergulir, yang disubdisi pemerintah adalah bunganya," tukas Kemas.

Tanjungpinang belum akses dana bergulir
Pada 2017 LPDB menargetkan realisasi pinjaman dana bergulir mencapai Rp1,5 triliun. Terdirinya dari Rp600 miliar untuk pinjaman syariah dan Rp900 miliar untuk konvensional. Khusus untuk Tanjungpinang, LPDB mengalokasikan dana bergulir sebesar Rp200 miliar.

Kemas mengatakan alokasi dana bergulir yang begitu besar untuk Tanjungpinang karena sektor KUMKM di wilayah ini turut berkontribusi dalam pengendalian inflasi. Sejak 2016 inflasi Tanjungpinang dikatagorikan terbaik se-wilayah Sumatra yakni 3,06% atau sedikit di atas angka nasional yakni 3,02%.

Namun Kemas menyayangkan hingga saat ini belum ada satupun pelaku usaha di daerah Tanjungpinang yang mengajukan permohonan pinjaman. Padahal pihaknya sudah dua kali melakukan sosialisasi dengan melibatkan tim assesment. Kemas pun mengajak peserta untuk merespons kesempatan ini dengan segera mengirimkan proposal ke LPDB.

"Kita enggak ada guna bikin acara, saya datang untuk berikan modal ini, saya maunya kerja nyatanya usulkan ke LPDB. Kemarin sudah datang full tim bimbing bapak ibu. Saya tunggu proposal, tidak ada alasan tidak
usulkan ke kami," katanya.

Sekda Tanjungpinang Riono mengatakan pemerintah daerah sangat konsen untuk membangun UMKM. Dinas setempat setiap tahun membangun 10 UMKM dengan bantuan modal Rp 20 juta per kelompok.

Perhatian terhadap UMKM tidak lain karena sektor ini berkontribusi terhadap pengembangan iklim usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta turut membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan, dan kesenjangan sosial.

"Melalui UMKM ini upaya pemerintah untuk berantas kemisminan. Kalau UMKM tumbuh berkembang dapat meningkatkan pekerjaan, dengan begitu dapat upah dan kesejahteraan akan meningkat," pungkas Riono. (X-12)