Pramono Minta Kejagung Awasi APBD DKI Jakarta

Dengan pendampingan ini, lanjut Pramono, sangat diperlukan mengingat Jakarta saat ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi episentrum ekonomi Indonesia.

Pemerintah Bolehkan ASN Tidak ke Kantor Jelang Lebaran

Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Bawaslu Daerah Diimbau Evaluasi UU Pemilu

Salah satu tujuannya, adalah untuk kepastian pada beberapa hal yang karena regulasinya ada ketidakpastian hukum di penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

KPK Tidak Acuhkan Protes Hasto

Kubu Hasto sejatinya sudah memprotes sikap KPK, karena dinilai mengabaikan permintaan tersangka.

Tom Lembong Nilai Dakwaan Jaksa Dipaksakan

Tom menilai banyak fakta yang dipaksakan dalam dakwaan jaksa. Salah satunya yakni mereka menilai Tom tidak terseret dengan kasus dugaan korupsi importasi gula yang disangkakan.

108.869 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Mayoritas Eksekutif

Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.

KPU yakin Kekurangan Anggaran PSU Dapat Diselesaikan Pemerintah

Kemendagri menyatakan dari 24 daerah yang mengggelar PSU, cuma delapan daerah yang memiliki dana. Sisanya 16 daerah berharap bantuan.

Gubernur DKI Jakarta Sebut Kepala Daerah Penyangga Banyak Ngeluhnya

Kendati demikian, pihaknya akan memberikan bantuan, terutama wilayah Babelan, Bekasi yang saat ini masih terendam banjir.

Pramono Anung Tinjau Banjir Via Udara

Tidak hanya Jakarta, Gubernur Pramono juga meninjau kawasan banjir Bekasi dari udara.

Polri Siapkan Strategi Hadapi Puncak Arus Mudik Lebaran 2025

Kakorlantas Polri Brigjen Agus Suryonugroho menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas saat arus mudik Lebaran 2025 berlangsung.

Jokowi Mau Bentuk Partai Super Tbk, PKB: Ini Bukan Perusahaan

Jokowi mengakui sempat membahas tentang pembentukan partai super Tbk (terbuka) dengan para relawan. Termasuk salah satunya dengan Ketum Projo sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie.

Kejagung Periksa Kreator Konten Fitra Eri untuk Perkuat Pembuktian

Selain Fitra, kata dia, penyidik memeriksa tujuh saksi lainnya yang terdiri atas pejabat teknis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Perkuat Sistem Presidensial

Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.

Kejagung Bantah Keterlibatan Erick Thohir dan Kakaknya

Informasi keterlibatan Erick Thohir dan kakaknya beredar di media sosial. Harli mempertanyakan dasar informasi tersebut.

Indeks Demokrasi Indonesia Turun, Istana Bandingkan dengan Israel

Hasan mempertanyakan alat ukur EIU karena Israel yang melakukan pembantaian terhadap Bangsa Palestina rangkingnya berada di atas Indonesia. 

Berlakukan Ambang Batas Parlemen di Daerah

Founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parlemen threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.

Puskapol UI Sebut Sistem Proporsional Terbuka Perlu Dievaluasi

Delia mengungkapkan Puskapol sejak 2014 mendorong sistem proposional terbuka karena mengusung semangat pemilih bisa diberikan pilihan untuk memilih caleg secara langsung.

Kejagung Periksa Dua Pegawai Kementerian ESDM

Keterangan diambil dalam kasus dugaan kourpsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (persero), sub holding, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada 2018-2023.

Rayakan 22 Tahun Berkarir, D'Masiv jadi Nama Halte Transjakarta di Ciledug

Halte Petukangan D’masiv merupakan halte yang strategis yang berada di koridor 13 yang melayani sejumlah rute yaitu koridor 13

Indonesia Tidak Bisa Intervensi Proses Hukum Tannos di Singapura

Widodo mengatakan, pemerintah Indonesia sudah menyerahkan semua dokumen yang diminta Singapura untuk memulangkan Tannos. Jika dinyatakan lengkap, proses ekstradisi dilanjutkan.

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

Membangun 10 Universitas Baru: Solusi atau Ilusi?

Scam Kamboja dan Darurat Kejahatan Siber Keuangan