Melebihi Target Pemerintah

SALAH satu tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) ialah membantu mengurangi angka anak putus sekolah. Hal itu juga dirasakan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Pada 2018, pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersalurkan hampir 100%. "Penyaluran KIP di Kabupaten Klaten hampir 100%, ini sangat membantu di kabupaten kami dalam mengurangi angka putus sekolah," aku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Sri Nugroho, di sela-sela acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019, di Sawangan, Depok, kemarin.

Jumlah siswa penerima manfaat PIP pada 2018 di Kabupaten Klaten mencapai 86.832 siswa, yaitu sebanyak 59.926 siswa sekolah dasar (SD), 26.534 siswa sekolah menengah pertama (SMP), dan 372 siswa pendidikan kesetaraan (Diktara).

"Dari jumlah tersebut telah mengurangi angka putus sekolah yang jumlahnya pada 2017 sebanyak 136 siswa, berkurang menjadi 54 siswa di 2018. Dengan demikian, angka putus sekolah berkurang sebanyak 60% di 2018," jelasnya seperti dikutip dari www.kemdikbud.go.id.

Selain itu, menurutnya, PIP membantu pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun. "Dengan PIP otomatis dapat mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun karena siswa rentan miskin atau miskin dapat terbantu untuk terus bersekolah sampai tingkat atas (SMA)," imbuhnya.

Dalam mendukung PIP, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan sosialisasi cara pencairan serta pemanfaatan PIP melalui kepala sekolah, musyawarah kesepakatan kepala sekolah (MKKS), koordinator wilayah (korwil), dan kelompok kerja kepala sekolah (K3S). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengawasi pendistribusian PIP dengan cara mendatangi sekolah-sekolah untuk mengetahui jumlah penerima manfaat PIP dan memastikan bahwa pendistribusian tersebut tepat sasaran.

Untuk keberhasilan implementasi PIP, Nugroho mengatakan, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi terhadap data masyarakat rentan miskin atau miskin dalam pembiayaan pendidikan. "Pendataan ulang dan validasi data terkait dengan siswa rentan miskin atau miskin perlu terus diperbarui setiap tahunnya agar pendistribusian manfaat PIP tetap tepat sasaran," pungkas Nugroho.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Suhartini, menyampaikan apresiasi terhadap PIP yang digagasan pemerintah.

"Program Indonesia Pintar sangat bagus. Kami berterima kasih kepada pemerintah atas dukungannya terhadap siswa dari keluarga tidak mampu sehingga dapat melanjutkan pendidikannya," kata Suhartini di sela-sela RNPK.

Ia mengutarakan dana manfaat PIP di Kota Mataram cukup besar. Oleh karena itu, menurutnya, Pemerintah Kota Mataram perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada sekolah terkait dengan teknis penyaluran dan pencairan dana tersebut. "Kami memberikan pengarahan kepada guru dan kepala sekolah untuk teknis penyaluran dana PIP dan bila perlu guru mendampingi siswa dalam proses pencairan dana manfaat PIP, tanpa memungut serupiah pun dari siswa," ungkapnya.

Seperti halnya di Klaten, Pemerintah Kota Mataram juga melakukan sosialisasi PIP secara rutin sebagai salah satu upaya agar penyalurannya tepat sasaran. "Sebelum proses penyaluran Kartu Indonesia Pintar, kami kumpulkan semua kepala sekolah di Kota Mataram untuk pengarahan teknis penyaluran PIP," ucapnya.

Suhartini berharap PIP terus dilaksanakan karena sangat membantu siswa miskin melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. "Harapan kami, supaya program ini berlanjut terus karena sangat membantu sekali untuk kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu," harapnya. (Bay/S1-25)