Asap yang tidak Kunjung Usai

SETELAH menempuh jarak hampir 20 km dari Posko, lahan gambut dan ilalang pun menyeruak. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akhirnya tiba di lokasi titik api terbakarnya lahan kelapa sawit milik salah satu perusahaan di Desa Tanjung Pule, Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Rabu (9/9). Saat kami tiba senja itu, azan magrib tepat berkumandang dari telepon seluler milik salah satu anggota satuan tugas penanggulangan bencana asap. Penerangan hanya seadanya, yaitu titik-titik api yang menyala dari kegelapan sebagai penanda arah.

Dengan sigap, mereka mengeluarkan peralatan untuk segera memadamkan api agar tidak meluas membakar lahan. "Kami harus selalu siap 24 jam. Begitu mendapat info, meskipun baru istirahat, kami bergegas. Tak peduli medan yang dilalui akan seperti apa, sumber air di lokasi kebakaran bagaimana, lewat bantuan perangkat desa dan babinsa sebagai penunjuk arah, yang penting segera tiba di lokasi," ungkap Bagio, salah satu petugas dari BPBD Ogan Ilir.

Kabut asap menjadi bencana tahunan yang seolah tak kunjung usai. Hampir 18 tahun sejak terjadi pada awal 1997, asap kerap menyelimuti Riau dan wilayah lainnya di Sumatra. Angin menerbangkan bencana asap itu ke negeri tetangga. Lantas, melalui media, fenomena itu merebak dan menghebohkan dunia. Kejadian yang terus berulang itu menimbulkan dugaan adanya unsur kesengajaan sebagai cara cepat membuka lahan. Tahun ini, secara bersamaan, bencana kabut asap terjadi di Sumatra dan Kalimantan.

Berdasarkan pantauan Satelit Terra dan Aqua pada Jumat (11/9) pukul 05.00 WIB, sedikitnya terdapat 1.887 titik api, yaitu 575 di Sumatera dan 1.312 di Kalimantan. Titik api di Sumatra terkonsentrasi di Sumsel, yakni sebanyak 449, Jambi (93), Bangka Belitung (49), dan Riau (11). Sementara itu, di Kalimantan, kebanyakan titik api terdapat di Kalbar (508) dan Kalteng (579). Diperkirakan, hingga akhir September, potensi kebakaran masih tinggi karena cuaca yang kering akibat kemarau. Berbagai upaya pemadaman terus dilakukan, termasuk dengan menggelar operasi darurat.

Tak hanya itu, agar tak terulang, tindakan tegas pun diberikan pada pelaku kejahatan pembakar lahan dan hutan. Penyegelan lahan dilakukan penyidik gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bareskrim, dan Perkebunan. Langkah tersebut bertujuan memudahkan penyelidikan dan meningkatkan efek jera, termasuk pembekuan izin bagi perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan. Pembekuan izin perusahaan pemegang izin didasarkan pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, UU 39 Tahun 2007 Pasal 56 dari sisi perkebunan. Selain itu, dalam setiap perizinan yang dikeluarkan Kementerian LHK, ada ketentuan dalam perjanjian tidak boleh menggunakan api untuk melakukan land clearing.