Berita Terbaru Pejabat Negara Hari Ini

Larangan Buka Bersama, Ketum PBNU : Diganti Acara Bagi-Bagi ke Fakir Miskin Saja

Ketum PBNU mengatakan tak mempermasalahkan dengan aturan larangan buka puasa bersama para pejabat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ganjar Terapkan Larangan Buka Puasa Bersama

Ganjar Pranowo menerapkan larangan berbuka puasa bersama pada Ramadan 1444 H/2023 M bagi kalangan pejabat di provinsi ini pada masa transisi pandemi covid-19 menuju endemi.

Kemenkeu akan Laksanakan Arahan Presiden soal Larangan Buka Bersama

KEMENTERIAN Keuangan mengatakan siap melaksanakan arahan Presiden terkait larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan para aparatur sipil negara (ASN).

Pemerintah Perbolehkan Masyarakat Buka Bersama, ASN Diminta Terapkan Hidup Sederhana

Larangan buka bersama tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama

Pejabat dan ASN Wajib Patuhi Peniadaan Buka Bersama

Arahan Presiden Jokowi tersebut demi kebaikan bersama, dan sebenarnya ini juga telah dilakukan pada Ramadan tahun lalu.

Jelang Batas Waktu, Pejabat Negara Diminta Segera Serahkan LHKPN

KPK mengingatkan pejabat negara menyerahkan LHKPN sebelum batas waktu pelaporan 31 Maret 2023.

Esha Rahmansyah Abrar, Ini Tanggapan Kemenpan-Rebiro

Menurutnya, peristiwa Esha Rahmansyah Abrar yang viral beberapa waktu lalu akibat istrinya memamerkan mobil mewah adalah urusan internal instansi yang menangungi Esha.

Lebih dari 70 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN, KPK Diminta Gencar Sosialisasi

KPK perlu memasifkan sosialisasi kepada penyelenggara negara untuk segera melaporkah LHKPN mereka.

Heru belum Tahu soal Anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas Rp3 miliar

PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku belum mengetahui adanya alokasi anggaran untuk merehabilitasi rumah dinas gubernur tahun ini.

Anggota DPR Kamrussamad Sesalkan Kasus di Internal Ditjen Pajak

Menurut anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, adanya kasus ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap Kemenkeu khususnya wajib pajak kepada DJP.

DPR Minta Penyelesaian Polemik di Kemenkeu Sesuai Prosedur

Kalau, misalnya, ada pemberitaan tentang adanya peredaran uang yang sangat besar dan tidak jelas itu tentunya ada ranahnya sendiri, tentu ada ranah hukum.

Masalah LHKPN dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sikap penyelenggara negara yang tidak mau atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai aparatur negara yang tidak mematuhi ketentuan UU a quo mencerminkan tidak adanya kepedulian.

Hadapi Ancaman Tiongkok, Pejabat Tinggi AS Temui Presiden Taiwan

Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengkonfirmasi niatnya untuk bertemu Tsai. Dia juga menekankan bahwa keputusannya bukanlah upaya untuk menenangkan Beijing.

Kemenpan-RB: Rafael Bisa Dipecat jika Terbukti Bersalah

Jika dari hasil pemeriksaan ada bukti melakukan pelanggaran, terutama pidana, lanjut dia, sanksinya bisa sampai pada pemberhentian tidak dengan hormat.

Wapres Minta Pejabat Negara Sampaikan LHKPN dengan Jujur

Wapres menekankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengingatkan bahwa masih banyak pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Firli Ingatkan Penyelenggara Negara Tak Langgar Sumpah dan Janjinya

Ketua KPK meminta para penyelenggara negara menjaga integritas dan bersikap antikorupsi sesuai sumpah janjinya. 

KPK Panggil Eko Darmanto untuk Klarifikasi Harta Kekayaannya

Penyidik KPK sedang mempersiapkan teknis klarifikasi terhadap Eko Darmanto yang berada di Yogyakarta.

Rafael Bilang Rubicon Milik Kakaknya, KPK: Kita Telusuri!

Temuan janggal lainnya adalah alamat AS sesuai STNK dan BPKB Jeep Rubicon tersebut berada di dalam gang di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Yaqut Pastikan Proses Hukum Penganiayaan David Terus Berjalan

Yaqut mengatakan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario kepada David adalah murni kasus kriminal dan tidak terkait kasus atau kelompok apa pun.

KPK Periksa Aset Tanah Rafael Alun di Minahasa Utara dan Yogyakarta

Sebanyak dua perusahaan tercatat berada di Minahasa Utara dan aset tanah seluas 6,5 hektare tersebut tercatat sebagai aset perusahaan.

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia