Solusi Kreatif Tangani DBD

KESEHATAN masih belum menjadi pilihan utama dalam dimensi pembangunan nasional maupun dalam pemerintahan lokal.

Kebijakan mendukung kesehatan masih dalam tataran penyediaan fasilitas kesehatan yang akomodatif dan merata, yang menurut hemat penulis masih sampai pada tataran formalitas kebijakan.

Di tingkat daerah, konsentrasi pelayanan kesehatan belum sampai pada ranah aplikatif.

Padahal, kesehatan merupakan salah satu dari pelayanan dasar pemerintah, baik dalam skala nasional maupun regional.

Salah satu ancaman dalam bidang kesehatan ialah penyakit demam berdarah dengue (DBD), yang merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia.

Pada 2012, Indonesia hadir dengan 50 ribu kasus sekaligus sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di ASEAN.

Secara nasional, DBD belum masuk kategori kejadian luar biasa (KLB).

Akan tetapi, pada awal 2015, terdapat empat provinsi yang telah melaporkan peningkatan kasus DBD dan masuk kategori KLB (Sindonews.com).

Hal ini menunjukkan wabah DBD di Indonesia memiliki prosedural preventif yang masih sangat lemah.

Upaya preventif dalam penanganan kasus DBD di suatu daerah tidak terlepas dari proyeksi kebijakan pemerintahan ke manifestasi penanganan kasus DBD.

Perkembangan populasi nyamuk Aedes aegypti tidak sebatas penanaman pola perilaku menguras, menutup, dan mengubur (3M), tetapi juga memikirkan pola lingkungan yang terjadi dalam mendukung program 3M.

Pemerintah, dalam memikirkan tindakan preventif saat mencegah peningkatan kasus DBD, seharusnya tidak menekankan bagaimana perkembangan jentik nyamuk Aedes aegypty dapat diminimalkan, tetapi memikirkan program untuk mencegah adanya jentik nyamuk.

Perilaku 3M merupakan perilaku perseorangan dalam lingkup masyarakat dan konsep yang lebih universal dalam mencegahnya merupakan bagian dari program pemerintah.

Nyamuk itu justru hidup pada genangan air bersih.

Selain dipicu adanya bak-bak penampungan air, nyamuk juga berkembang dengan adanya genangan air akibat volume sampah anorganik yang berlebihan.

Sampah itu sering kali menjadi tempat tergenangnya air ketika musim penghujan.

Program reuse, reduce, recycle (3R) tidak dapat berjalan ketika konsep nyatanya pun tidak disosialisasikan.

Program good health governance bagi pemerintah seharusnya mengedepankan alur berpikir taktis dan solutif melalui pembedahan jenjang permasalahan dan intervensi di setiap level masalahnya.

Hilarian Arischi hadur
Mahasiswa STPMD 'APMD' Yogyakarta