Presiden Inginkan Reformasi Total di Sepak Bola Nasional

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan penataan sepak bola nasional harus diteruskan. Semua pihak harus berani berkorban dan mendukung langkah penataan itu.

Penegasan itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menerima 62 perwakilan klub-klub bola dan Asosiasi Provinsi PSSI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4).

“Saya juga kadang-kadang risih, sama Timor Leste kita kalah peringkat, sama Vietnam kalah peringkat. Ada sesuatu yang salah yang harus kita betulkan. Ada sesuatu yang keliru yang harus diperbaiki. Kalau tidak, akan begini terus. Saya mengajak agar persepakbolaan nasional kita punya prestasi,” ujar Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, untuk itulah reformasi persepakbolaan nasional tidak boleh tanggung-tanggung dan tidak boleh berhenti. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menjelaskan data dari FIFA tentang negara dengan potensi sepak bola yang sangat besar, yakni Tiongkok, India, dan Indonesia. Namun, Presiden meyakini sepak bola Indonesia memiliki fanatisme yang sudah terbentuk.

“Peluang ini sebetulnya memberikan optimisme, prospek ke depan persepakbolaan Indonesia, asal kita kelolanya dengan betul, dengan benar. Saya ingin betul-betul ada sebuah reformasi total dan kita harapkan nanti muncul klub-klub bola, tim nasional yang betul-betul disegani, paling tidak di Asia, syukur nanti bisa masuk lagi ke tingkat dunia. Saya kira itu keinginan rakyat, keinginan kita semua,” paparnya.

Apabila sepak bola nasional telah menjadi industri besar dan menguntungkan, Presiden meyakini banyak investor yang akan berbondong-bondong masuk, seperti yang terjadi di Tiongkok saat ini. Presiden berharap semangat ini juga muncul di klub-klub sepak bola. Kepentingan yang membuat sepak bola Indonesia tidak berkembang harus ditinggalkan.

Di bagian lain, juru bicara Kemenpora Gatot Dewa Broto seusai pertemuan itu menyatakan Presiden menyambut permintaan pencabutan larangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk sepak bola. Namun, penggunaan APBD itu harus dengan pembatasan. (Nov/R-1)