Penguatan Ideologi Diperlukan

KELOMPOK Cipayung mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo tentang penguatan ideologi sebagai pijakan bernegara dan berbangsa. Salah satu elemen utamanya ialah kesadaran pluralisme.

Usul itu disampaikan saat mereka bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/2).

Kelompok Cipayung di antaranya ialah Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ahmad Basarah, Presidium Nasional KAHMI Mahfud MD, senior HMI Akbar Tandjung, Ikatan Alumni PMII KH Ahmad Muqowam, Bernard Nainggolan dari pengu­rus Persatuan Nasional GMKI, Hermawi Taslim dari Forkroma PMKRI, Theo L Sambuaga, dan Eros Djarot.

“Aksi yang akan kami lakuan untuk bisa bersama-sama menemukan kembali atau recovery terhadap kehidupan kebangsaan kita untuk kembali pada khitahnya, yaitu cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945,” Basarah.

Mahhfud MD menambahkan, diskusi dengan Presiden sekitar 1,5 jam, salah satunya membicarakan penguatan ideologi sebagai pijakan bernegara dan berbangsa. “Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita yang salah satu elemen utamanya ialah kesadaran pluralisme,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Menurut Mahfud, pluralisme ada ketika warga negara hidup bersama di dalam keberbedaan dan tetap bermain untuk memperjuangkan aspirasi berbagai kelompoknya, tetapi permainain itu di dalam koridor demokrasi yang akan dipagari demokrasi penegakan hukum.

“Presiden sangat setuju dengan itu. Demokrasi terus jalan, tetapi nasionalisme Pancasila sebagai dasar negara itu harus diperkuat sebagai dasar aturan main bersama,” ujar Mahfud.

KH Ahmad Muqowam menambahkan, ketika pihaknya melakukan kajian kritis terhadap situasi nasional kembangsaan, keagamaan, dan lain-lainnya, Presiden merasa rindu dengan masukan-masukan yang sifatnya sangat ideologis dan menjadi bagian dari dinamika masyarakat.

Maqowam juga mengatakan pihaknya juga sepakat hal-hal yang bersifat mendasar, yakni Pancasila dan NKRI. Itu perlu penebalan. “Kami mengapresiasi yang disampaikan Presiden yang katanya ada unit kerja presiden dalam rangka pemantapan ideologi. Ini saling bersambut antara yang dimaui program Presiden dan yang kami lakukan,” kata Maqowam.

Kondisi bangsa

Di Kantor Kemenko Polhukam, sejumlah ulama mene­mui Menko Polhukam Wiranto. Kedatangan tersebut bertujuan membahas persoalan bangsa, termasuk mencari solusi bersama terkait dengan dugaan kriminalisasi ulama, penegakan hukum, dan keadilan sosial.

Para ulama itu antara lain Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Didin Hafidhuddin, Salahudin Wahid (Gus Solah) selaku pengurus Pondok Pesantren Tebuireng, Ketua Umum FKPPBD Muhammad Ma’shum, Kasepuhan Forum Peduli Bangsa (FPB) Muhsin Alatas, Sekjen Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Muhammad Yunus, dan pengurus Pesantren Darunnajah Jakarta Ahmad Parlaungan.

Hafidhuddin mengataka­n agenda audiensi dengan Wiranto hanya membicarakan keresahan yang dirasakan umat Islam. Mereka pun menampik jika alasan pertemuan itu terkait dengan aksi yang dilakukan di Gedung MPR/DPR, Selasa (21/2).

“Kita bahas jalan keluar soal kondisi yang ada. Banyak, kan, masalahnya. Kita membahas hal yang sudah biasa,” ujarnya. (Gol/P-2)