Pemilih Siluman Marak

TIM advokasi Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat telah menerima lebih dari 2.000 laporan masyarakat soal kecurangan yang terjadi saat pilgub DKI. Sebagian daftar pengaduan mengindikasikan adanya mobilisasi pemilih siluman lantaran pemilih bukan merupakan warga sekitar tempat pemungutan suara (TPS).

Meski begitu, pemilih tersebut bisa membuktikan kepemilikan surat undangan C6. “Kami merasa, kantong-kantong suara Basuki-Djarot sengaja dipermainkan. Ini suatu gerakan yang sistemik, makanya kami mengumpulkan pengaduan masyarakat,” ujar juru bicara tim pemenangan Basuki-Djarot, Raja Juli Antoni, kemarin.

Menurut Raja, sumber penga­duan terbanyak berasal dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Permasalahan yang paling banyak diadukan merupakan ketidakakuratan daftar pemilih tetap (DPT).

Banyak pula laporan soal petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) yang melarang pemilih tambahan mencoblos di TPS. Padahal, warga sudah membawa seluruh kelengkapan, seperti KTP-E, surat keterangan Dukcapil, dan kartu keluarga.

“Mereka mengadu karena tidak boleh memilih di TPS. Kebanyakan karena dihalang-halangi petugas di TPS,” ujar Raja.

Dalam beberapa laporan, masyarakat mengadukan petugas KPPS yang mengenakan atribut kampanye salah satu tim sukses. Hal itu membuat warga meragukan netralitas petugas KPPS.

Di kesempatan terpisah, Partai Gerindra juga menyebut maraknya pemilih siluman. Banyak pemilih yang tidak dikenali warga setempat tanpa identitas yang lengkap yang memaksa untuk memilih.

“Migrasi para pemilih itu mengakibatkan penggelembungan pemilih di tingkatan TPS,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, kemarin.

Menurut Dasco, karena banyaknya jumlah pemilih, di daerah tertentu bahkan ada informasi pencoblosan masih terjadi setelah lewat batas waktu pukul 13.00 WIB.
“Saya telah melihat video antrean pemilih yang masih sangat panjang yang disebutkan di wilayah Mall of Indonesia Kelapa Gading. Padahal, waktu sudah menunjukkan pukul 13.15. Benar atau tidaknya video tersebut, harus kita verifikasi bersama,” ujarnya.

Dasco juga menyayangkan tidak terlihat upaya maksimal pencegahan pemilih membawa telepon genggam atau kamera masuk ke bilik TPS. Padahal, telepon genggam atau kamera ialah alat yang paling sering digunakan untuk transaksi politik uang.

“Foto kertas suara yang dicoblos biasanya digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan uang suap,” ujarnya.

Tidak etis
Kemarin, KPU DKI menggelar pemungutan suara ulang di dua TPS, yakni TPS 01 Utan Panjang di Jakarta Pusat dan TPS 29 Kalibata di Jakarta Selatan.
Anies Baswedan, salah satu cagub yang lolos putaran kedua, meninjau TPS Kalibata saat pemungutan suara.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw menilai kehadiran Anies tersebut tidak etis.

Pasalnya, secara tidak langsung Anies dapat menggiring opini pemilih yang tengah menunaikan hak mereka. (Ant/Mtvn/P-1)