Papua Barat Disebut Paling Rawan di Pilkada

PROVINSI Papua Barat kembali jadi daerah paling rawan dalam Pilkada 2017.

Papua Barat menduduki peringkat pertama dalam lima aspek kerawanan yang dinilai Bawaslu.

Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan Papua Barat menduduki peringkat pertama dalam lima aspek kerawanan yang dinilai Bawaslu.

"Ada lima aspek yang penilaiannya berdasaran data yang dilaporkan dari petugas panwaslu di tiap daerah sehingga data ini emang akurat. Papua Barat di peringkat teratas di lima aspek tersebut," kata Daniel.

Lima aspek tersebut di antaranya jumlah tempat pemungutan suara (TPS) terbanyak yang rawan keterlibatan penyelenggara negara dalam pemilihan gubernur ketika ada sebanyak 1.272 TPS atau 44,52% TPS di Papua Barat yang rawan.

Di posisi berikutnya ialah Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah TPS rawan 571 atau 20,72% TPS.

Aspek kedua, yakni TPS rawan politik uang, sebanyak 2.048 TPS atau 71,68% TPS rawan di Papua Barat dan disusul Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.170 TPS atau 42,45%.

Pada aspek ketiga yang dinilai, yakni penyalahan prosedur pemilihan gubernur, Papua Barat menempati peringkat pertama sebanyak 999 TPS atau 44,52% TPS rawan dan disusul Sulawesi Barat di tempat kedua dengan sejumlah 440 TPS atau 20,72% TPS rawan.

Selain itu, dalam pemilihan kepala daerah tingkat 2, wilayah Jawa Tengah menempati kerawanan tertinggi.

Ada sebanyak 1.121 TPS yang rawan data pemilih.

Wilayah Sulawesi Utara menempati peringkat pertama rawan keterlibatan penyelenggara negara dengan sebanyak 831 TPS yang rawan dan Papua Barat menjadi provinsi dengan TPS terbanyak yang rawan politik uang serta penyalahan prosedur dengan masing-masing sebanyak 1.959 TPS dan 1.738 TPS rawan.

Daniel menyebut Bawaslu belum melakukan analisis lebih jauh terhadap data yang sudah didapat ini.

Namun, ia menyebut munculnya Provinsi Papua Barat menempati peringkat tertinggi di beberapa aspek membuktikan upaya rekomendasi yang telah diberikan Bawaslu belum ditindaklanjuti secara maksimal baik oleh pemerintah daerah setempat maupun KPU daerah.

Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Daniel melihat eskalasi politik membuat pemilihan menjadi rawan. Untuk integritas, prosedur, kerawanan politik uang, keterlibatan penyelenggara negara, dan logistik, DKI dinilai tidak memiliki masalah pada aspek tersebut.

Optimistis

Soal Pilkada 2017, Mendagri Tjahjo Koemolo optimistis tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak tahun ini bisa meningkat hingga 80%.

Target tersebut bisa tercapai dengan sosialisasi yang dilakukan seluruh pihak.

Tjahjo juga yakin target tersebut bisa tercapai dengan dikebutnya proses perekaman KTP-E yang dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada.

"Kita sudah berupaya. Anggaran sudah turun. Kita kebut perekaman data jadi meskipun KTP-E itu belum ada. Minimal ada surat keterangan," kata Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/1). (P-2)