Lembaga Survei Harus Jujur kepada Publik

SETIAP lembaga survei yang berpartisipasi dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta sejatinya dapat memberikan informasi terkait hasil penelitian secara jujur dan bertanggung jawab. Penyampaian informasi yang salah justru akan merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat selaku pemilih.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Sumarno di sela-sela diskusi 'Antara Survei dan Realitas' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1). Turut hadir Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha, CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah, tim sukses Basuki-Djarot, Jerry Sambuaga, timses AHY-Sylvi, Didi Irawadi Syamsudin, dan timses Anies-Sandi, Ferry Juliantono.

Sumarno menegaskan, pihaknya tidak merasa terganggu dengan hasil survei yang dibeberkan sejumlah lembaga survei. Justru informasi itu dipandang sangat membantu dalam memberikan pengetahuan seputar sosialisasi yang sudah dilakukan penyelenggara pesta demokrasi.

"Tentu KPU tidak dalam kapasitas merespons hasil survei itu. Memang ada ketentuan lembaga survei harus terdaftar dan hingga kemarin sudah 24 yang terdaftar. Sebaiknya lembaga survei bisa memberikan pendidikan politik yang benar kepada publik," ujarnya.

Hanta mengimbau agar lembaga survei tetap mengedepankan independensi di dapur survei, seperti metodologi penelitian, responden, dan margin of error atau ambang batas kekeliruan. Pasalnya, apabila hasil survei itu dibuat sesuai fakta, kontestan pun akan menjadikannya sebagai potret untuk menyusun strategi dengan tepat pula.

Hasil survei itu, sambung dia, bisa dianalogikan dengan hasil laboratorium di beberapa rumah sakit. Jika metodologi yang digunakan sama pasti diagnosis dokter pun akan seirama. Kuncinya ialah kejujuran, kepercayaan, dan tidak berupaya menggiring opini.

"Jadi bisa dilihat dari rekam jejak. Lembaga survei bisa saja salah, tapi tidak boleh berbohong. Yang penting menyampaikan data apa adanya. Survei bisa dibedah dan itu edukasi untuk publik," terang dia.

Senada disampaikan Eep. Menurutnya, perbedaan hasil tiap lembaga survei lumrah. Namun, yang perlu diperhatikan ialah kejujuran ketika memublikasikan informasi penelitian ketimbang mengutamakan strategi pemasaran.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat sebaiknya dapat memahami karakteristik hasil survei setiap lembaga dan bersedia menerimanya secara terbuka. Jika merasa tidak puas, dapat ditelisik lagi jumlah responden, metodologi, dan waktu pelaksanaannya.

"Tanggung jawab lembaga survei dan konsultan itu sama. Kalau ingin membedah lihat saja margin of error-nya. Yang pasti siapa pun bisa menang di Jakarta dan menurut pelajaran sejarah, yang jemawa (karena survei) akan kalah," seloroh Eep.

Jerry menambahkan, survei sebaiknya dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai tingkat keterpilihan figur calon kepala daerah.

"Semakin banyak lembaga survei memublikasikan, maka semakin baik dan dapat dilihat seberapa jauh mereka menyampaikannya," kata Jerry.

"Ini tentu bagaimana metodologi dan integritas yang diuji, dan siapa lembaga survei yang mengumumkan dengan margin of error terkecil. Ini yang senantiasa menjadi acuan dan evaluasi," timpal Didi.

Adapun Ferry berharap hasil survei dalam konteks Pilkada DKI yang terbilang sengit bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai terkesan ada keberpihakan yang mungkin akan merugikan masyarakat. (OL-3)