DPR akan Minta Penjelasan Dua Kementerian terkait TKA Tiongkok

KOMISI I DPR akan mengundang Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Kementerian Luar Negeri untuk meminta penjelasan soal maraknya isu tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok yang bekerja di Indonesia.

"Kami akan mengundang Kemenkominfo dan kemudian Kemenlu soal maraknya isu TKA, agar tidak menjadi rumor terus menerus," kata anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12).

Menurut Bobby, saat ini viral di media sosial unggahan mengenai maraknya TKA dari Tiongkok di Indonesia dan cukup meresahkan. Komisi I DPR, kata dia, akan meminta penjelasan dari Kemenkominfo mengenai informasi yang viral di medsos tersebut valid atau tidak.

"Dari postingan di media sosial disebutkan ada puluhan ribu TKA dari China yang tersebar di beberapa daerah, seperti di Bayah Banteng, Sidoarjo Jawa Timur, dan Halmahera Maluku Utara," katanya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, setelah mengundang Kemenkominfo, pihaknya juga akan mengundang Kemenlu untuk meminta penjelasan jumlah warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, ada delapan lokasi check point yang menjadi pintu masuk WNA datang ke Indonesia, dan kemudian diberikan kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

"Komisi I juga akan mengecek berapa Kitas dan Intas yang diterbitkan serta berapa jumlah TKA yang ada di Indonesia. Jika jumlah TKA jauh lebih banyak, patut ditelusuri lagi adanya TKA ilegal," katanya.

Selain itu, katanya, Komisi I juga akan meminta penjelasan soal kebijakan bebas visa yang diterapkan kepada 174 negara sahabat, apakah ada dampaknya terhadap banyaknya TKA di Indonesia. (OL-4)