Kebijakan yang tidak Prorakyat Munculkan Potensi Radikalisme

POTENSI radikalisme akan muncul jika kebijakan di sektor agraria yang tidak berpihak pada rakyat terus dibiarkan. Ketua PP Muhammadiyah M Busyro Muqoddas meminta pemerintah harus tanggap menuntaskan konflik agraria.

"Ketika masyarakat lapar secara massif, lalu melakukan langkah yang tidak terkontrol, jangan dituduh teroris. Sumber teroris itu radikalisme. Radikalisme bersumber dari kebijakan-kebijakan terutama tentang tanah yang tidak adil," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (20/12).

Menurutnya, selama ini kebijakan yang ada berpihak kepada pemodal. "Kebijakan seperti itu kemudian menimbulkan konflik horizontal. Konflik sosial muncul karena kebijakan yang tidak prorakyat," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DN Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin menyampaikan konflik agraria terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. "Dari 2009 sampai 2014 konflik agraria terus meningkat. Pada 2015 juga masih meningkat. Pada 2016, dari Januari sampai September, ada 289 konflik agraria," terangnya.

Konflik agraria mayoritas terkait dengan kebijakan yang tidak adil di bidang perkebunan. Selain itu, ketidakadilan tersebut terjadi di bidang kehutanan, pertanahan, dan pertambangan.

"Kebijakan itu tidak pernah memprioritaskan masyarakat kita untuk mempunyai sumber-sumber kehidupan dari hutan, kebun, tambang, dan lainnya. Akan tetapi, lebih diprioritaskan kita jadi plasma, buruh kebun, dan buruh tambang," terangnya.

Untuk memperbaiki sektor agraria, ia mendesak Presiden segera menandatangani draf Perpres Reforma Agraria yang telah mandek selama setahun di Istana Presiden. "Jadi kita mau menagih sejauh mana komitmen Presiden menjalankan reforma agraria," tegasnya.

Jika pemerintah tidak menjalankan reforma agraria, menurutnya, konflik agraria akibat ketidakadilan sosial akan terus terjadi. "Daerah yang konflik agrarianya tinggi itu tempat kantong perpecahan sosial, radikalisme, dan konflik horizontal terjadi," tukas Iwan. (Nur/P-5)