Masyarakat Akui Kapabilitas Petahana Benahi Jakarta

PETAHANA calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat dinilai sebagai figur yang paling pantas untuk membenahi pelbagai persoalan di Ibu Kota. Kapabilitas petahana tersebut bahkan masih unggul ketimbang dua pasang kandidat yang bakal berlaga pada ajang Pilkada 2017.

Demikian hasil survei 'Menghitung Hari Menuju DKI 1' yang diselenggarakan oleh Pusat Data Bersatu (PDB) di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/12). Survei menggunakan metodologi wawancara via telepon terhadap 400 responden yang dipilih secara acak dan sistematis berdasarkan buku telepon residensial yang diterbitkan PT Telkom.

Peneliti PDB Agus Herta, mengatakan pihaknya melakukan wawancara selama 3 hari sejak Minggu (11/12) atau sebelum digelarnya sidang perdana kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki di PN Jakarta Utara. Adapun margin of error survei terhadap warga Jakarta itu sebesar 5% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%.

"Distribusi responden dengan jumlah setara antara pria dan wanita ini tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Ada 7 isu teknis menyangkut tingkat kepuasan yang kita tanyakan kepada masyarakat," ujar dia.

Isu pertama mengenai penanganan banjir. Hasilnya 63,1% menyatakan puas, 30,2% tidak puas, serta 6,8% mengaku tidak tahu. Penyediaan sarana transportasi umum dan layak dianggap memuaskan 66,1%, tidak puas 26,9%, dan tidak tahu 7,0%. Adapun pemberantasan korupsi menyebutkan kepuasan pada level 49,4%, tidak puas 40,6%, dan tidak tahu 10,1%.

Lebih jauh, terang dia, penyediaan pendidikan murah dan berkualitas juga sangat memuaskan dengan poin 63,5%, tidak puas 29,0%, dan tidak tahu 7,6%. Pelayanan kesehatan murah dan berkualitas dinyatakan puas 68,6%, tidak puas 26,9%, tidak tahu 4,5%.

Menurutnya, kinerja petahana yang dinilai masyarakat belum sempurna adalah menyangkut upaya untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Tingkat kepuasan pada persoalan macet hanya 26,4% dan berbeda jauh dengan yang menyatakan tidak puas 65,1% atau masyarakat yang tidak tahu 8,5%.

"Untuk persoalan macet memang publik tidak puas. Penilaian hal ini pula termasuk penerapan program pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap, yang ternyata masih kurang memuaskan."

Sedangkan tingkat kepuasan pada persoalan kesenjangan ekonomi hanya sebesar 28%, tidak puas 61,5%, dan tidak tahu 10,6%. "Kita tahu walaupun kesehatan dan pendidikan sudah diperhatikan, tapi ada substansi besar yakni masalah yang belum terselesaikan. Inilah yang harusnya bisa dinilai sebagai barometer," terang dia.

Meski demikian, lanjut dia, kesimpulan survei itu menegaskan bahwa kapabilitas petahana tetap lebih unggul ketimbang para pesaingnya. Masyarakat yang menilai Basuki-Djarot mampu menjawab harapan tersebut sebesar 58,5%, sementara sisanya 16,6% dan 24,9% dinyatakan tidak mampu serta tidak tahu.

Kapabilitas pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan - Sandiaga Uno berada diurutan kedua dengan 24,9% mampu, 31,9% tidak mampu, dan 43,2% tidak tahu. Sedangkan kandidat nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dinyatakan mampu menyelesaikan masalah di Jakarta dengan 22,9%, tidak mampu 35,2%, dan 42% tidak tahu.

"Kenapa kapabilitas dua kandidat itu tidak tinggi? Karena masyarakat belum melihat kemampuan mereka di Jakarta, seperti pengenalan, sejarah, dan sepak terjang dalam hal pembangunan. Contoh, Agus yang mungkin bagus pada karier militer, tapi masyarakat tetap ingin melihat riil pembangunan publik," ujarnya.

Senada disampaikan Peneliti Pride Indonesia Sugiono. Katanya, survei via telepon yang dilakukan PDB sepintas bakal menimbulkan kontroversi lantaran pengukurannya menggunakan telepon. Pasalnya, PDB tidak mengukur dengan konsep umum, semisal pengisian kuesioner, tatap muka, dan analisis penghitungan cepat.

"Tapi, justru ini yang saya anggap paling jujur. Masyarakat yang dipilih dan menjawab telepon adalah orang-orang yang konservatif, rasional, dan modern. Tentu mereka adalah pemilik rumah dan punya hak pilih, apalagi mereka memanfaatkan akhir pekan dan hari libur nasional untuk di rumah saja," ujarnya.

Ia menjelaskan, survei PDB hanya menyoroti kapabilitas masing-masing kandidat dan tidak menyangkut elektabilitas. Maklum, penelitian PDB itu sangat kontras apabila dikaitkan dengan sejumlah hasil survei yang mengindikasikan elektabilitas Basuki melorot pascaperkara hukum membelitnya.

Dengan fakta kapabilitas tersebut, sambung dia, posisi petahana untuk menang tetap terbuka. Hanya saja ada catatan yang perlu di perhatikan, antara lain tidak obral janji yang tidak bisa dibuktikan, tidak wanprestasi, ingkar janji, dan tidak mengalami blunder pada kasus-kasus yang melanggar UU."

Bahkan, imbuh dia, peluang semakin besar karena jaksa penuntut umum yang menangani perkara penistaan agama hanya menuntut sesuai KUHP dan tidak mengganjar dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Pandangan peluang itu bukan hasil survei PDB, tapi ini adalah perspektif saya ke depan bahwa apa yang menentukan masyarakat Jakarta menjadi konservatif. Kita pun tahu ada bias tentang Jakarta bukan hanya milik warga Jakarta dan inilah yang perlu disampaikan ke publik agar berpikir proporsional dan tidak terpengaruh berbagai faktor," tandasnya. OL-2