Ahok Berkomitmen Perangi Korupsi di DKI

CALON gubernur DKI petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkomitmen untuk terus berjuang memberantas korupsi di tubuh pemerintah DKI Jakarta.Bila kelak kembali terpilih, ia berjanji bakal terus membersihkan birokrat yang korup.

“Saya hampir tiap hari memberhentikan PNS di DKI. Dulu banyak PNS nggak kerja, tetapi tetap dapat gaji. Atasannya ngumpetin. Karena itu, kita membangun sistem agar kinerja pejabat terukur. Kalau nggak sesuai espektasi, kita ganti. Saya percaya, dengan membangun sistem yang transparan bisa mengatasi persoalan permainan,” ujar Ahok kepada ratusan pendukungnya di Rumah Lembang, Jakarta, Selasa (6/12)

Menurutnya, penentuan pejabat di DKI Jakarta tetep bakal berbasis penilaian kinerja atau Key Perfomance index (KPI). Indikator ini juga akan dijadikan patokan dalam memberikan tunjangan pejabat di DKI Jakarta.

Sejauh ini, gaji terendah PNS di DKI dengan kalau perfomance mereka baik sekitar Rp13 juta per bulan. Demikian juga dengan perawat di Rumah Sakit bisa menerima gaji Rp16 juta-Rp17 juta per bulan.

Sementara, seorang Dokter menerima gaji di atas Rp20 juta-30 juta. “Kalau pegawai eselon II, tunjangannya bisa mencapai Rp75 juta di luar gaji. Makanya, jangan heran kalau tidak memenuhi standar akan diberhentikan karena tidak sesuai. Kami mulai mengurangi pegawai,” jelasnya.

Basuki mengaku, untuk mengubah budaya sebuah tempat kerja memang tidak mudah. “Makanya, kita harus menaikkan orang-orang yang bersyukur dengan gaji yang ada. Kalau yang biasa nyolong, suka malakin gedung-gedung yang punya masalah, 75 juta per bulan kecil buatnya,” tuturnya.

Kendati demikian, Cagub nomor urut 2 ini mengaku tidak mudah memberantas korupsi di Indonesia. Karena itu, menjadi seorang pejabat harus memiliki integritas yang kuat.

Menurut cerita Ahok, dia beberapa kali pernah coba disuap namun ditolaknya, termasuk pemberian arloji berharga miliaran rupiah.

Hingga saat ini, kata dia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembalikan gratifikasi senilai Rp10 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai gratifikasi yang dikembalikan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah lembaga antirasuah itu. OL-2