Isu Penggantian Jaksa Agung, Pengamat: Presiden Tak Mungkin Gegabah

PENELITI Pusat Riset Bidang Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan menyebut Presiden Prabowo Subianto tak mungkin gegabah mengganti Jaksa Agung ST Burhanuddin yang kinerjanya justru dinilai mumpuni.

Hal tersebut disampaikan menanggapi santernya isu pencopotan Jaksa Agung atau isu mundurnya ST Burhanuddin akhir-akhir ini. “Setelah dikonfirmasi ternyata hoaks yang tidak jelas sumbernya lalu santer diberitakan dengan framing macam-macam. Saya kira isu itu kontraproduktif dengan sikap presiden yang justru tampak percaya dengan Kejagung terutama dalam pemberantasan korupsi,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (22/5).

Dia menyatakan pada beberapa kesempatan Prabowo menunjukkan rasa puas dan percaya terhadap kinerja Kejagung karena berhasil membongkar kasus mega korupsi serta menyelamatkan uang rakyat triliunan rupiah.

Baca juga : Indonesia akan Maju jika Mampu Manfaatkan Sumber Daya yang tidak Dimiliki Negara Lain

Burhanuddin dan jajaran juga mendapatkan tugas khusus dan berat dari Presiden untuk membabat perizinan ilegal, serta korupsi sektor sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Tak dipungkiri saat ini Kejagung menjadi tumpuan harapan penegakan hukum, jadi lembaga paling dipercaya publik, sehingga saya rasa tak mungkin Presiden gegabah melawan arus dengan tiba-tiba mengganti Jaksa Agung,” ungkapnya.

Menurut Ismail, sekarang ini yang dibutuhkan pemerintah dalam kerangka pemberantasan korupsi adalah soliditas dan sinergitas instansi penegak hukum.

Baca juga : Jaksa Agung Respons Santai Soal Kabar Hoaks yang Sebut Dirinya akan Diganti

Karena itu, lanjutnya, hal-hal yang bisa membuat suasana tak produktif apalagi sampai mengganggu proses penegakan hukum perlu dihindari.
“Sebagian mungkin berspekulasi, pemicunya persaingan internal (untuk jadi Jaksa Agung), namun yang patut diwaspadai adalah bila ternyata itu merupakan bentuk serangan balik koruptor atau oligarki,” ujarnya.

Ismail menyatakan fenomena serangan balik koruptor atau pihak yang terganggu dengan kerja Kejagung sudah berulang kali menimpa Kejagung. Bentuk serangan tersebut mulai dari pemberitaan yang menyudutkan kejaksaan, pembunuhan karakter dan teror terhadap insan adhyaksa, termasuk pelaporan dan adu domba antar penegak hukum.

Terungkapnya kasus perintangan penyidikan, penuntutan hingga pengadilan dugaan korupsi PT Timah, impor gula dan ekspor crude palm oil (CPO) melalui perlawanan terorganisir pasukan pendengung atau buzzer memperkuat bukti perlawanan tersebut.

Bos buzzer M Adhya Muzaki (MAM) menjadi tersangka dalam perkara yang menyeret pengacara Marcella Santoso (MS). Ia diduga menerima bayaran hampir Rp1 miliar untuk menyerang Kejagung. “Kita dukung gebrakan Kejagung selanjutnya, karena pesan Prabowo tegas tidak gentar dengan perlawanan koruptor,” kata Ismail. (H-2)