Kasus Korupsi Akuisisi Perusahaan, KPK Ulik Keuangan ASDP pada 2021

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Vice President Keuangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Susilo Prasojo (SP) pada Senin, 5 Mei 2025. Dia diminta memberikan keterangan soal kasus dugaan rasuah terkait proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh Taspen.

“Saksi hadir, didalami terkait keuangan ASDP tahun 2021,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (6/5).

Budi enggan memerinci kaitan data keuangan ASDP dengan kasus ini. Informasi dari saksi itu sudah dicatat untuk kebutuhan pemberkasan kasus.

Baca juga : KPK Soroti Pansel yang Buat Proses Wawancara Capim Tertutup

KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini yakni pemilik PT Jembatan Nusantara Adjie, mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi, eks Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Muhammad Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry MAC.

Kasus ini bermula saat Adjie menawarkan perusahaannya yang memiliki banyak kapal kepada Ira untuk diakuisisi oleh ASDP pada 2014. Namun, rencana itu ditolak oleh dewan dan direksi karena armada yang dimiliki Jembatan Nusantara sudah tua.

Beberapa tahun setelahnya, Ira dilantik sebagai direktur utama di perusahaan pelat merah itu. Adjie lantas menawarkan lagi perusahaannya untuk diakuisisi.

Baca juga : KPK Kaitkan Operasional PT MAS dengan Kasus Korupsi di LPEI

Penawaran Adjie akhirnya diterima pada periode 2019-2020. Kerja sama dilanjut pada 2021-2022.

Nilai akuisisi dalam proyek ini senilai Rp1,2 triliun. Kesepakatan penuh terjadi pada 20 Oktober 2021.

Sejumlah proses dalam akuisisi perusahaan ini diduga disamarkan. Salah satunya yakni mengubah dokumen pemeriksaan kapal tua, menjadi seakan-akan baru.

Dalam kasus ini, Jembatan Nusantara mewariskan utangnya setelah diakuisisi. Negara ditaksir rugi Rp893,1 miliar dalam kasus ini. (Can/P-3)