KEPALA daerah diminta intensif melakukan komunikasi dengan lembaga hukum, Kejaksaan maupun Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dalam penyerapan anggaran tidak berbenturan dengan masalah hukum.
''Ada ruang terbuka untuk menjalin komunikasi dengan lembaga lembaga terkait, tidak perlu ada ketakutan lagi,'' kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Surabaya, Rabu (23/9).
Dalam rapat yang dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Mendagri Tjahyo Kumolo, Menkum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, serta Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana itu, Luhut menegaskan pemerintah daerah diminta berani mengelola anggaran yang ada.
''Kami akan bantu, jangan ragu. Kalau niat kita membangun, masak mau dikorbankan. Sepanjang tidak niat untuk melakukan korupsi, percayalah,'' ujarnya.
Luhut memuji serapan anggaran di Provinsi Jawa Timur tahun 2015 ini berjalan dengan baik yang mencapai 60%. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada kepala daerah lain untuk tidak takut menyerap anggaran sebagai langkah menggerakkan roda perekonomian.
''Semangat pencegahan saat ini yang diutamakan, terkecuali mereka yang melakukan suap, tertangkap tangan,'' ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo membenarkan saat ini serapan anggaran di pemerintah provinsi berjalan baik mendekati 60%, dengan serapan anggaran kabupaten/kota yang masih rendah saat ini ada di Sampang, Madura, sebesar 38%. (FL/P-4)