Kepala Daerah Diminta Bantu Ekonomi

PRESIDEN Joko Widodo meminta 255 calon kepala daerah yang diusung Partai NasDem untuk bekerja keras memperbaiki perkonomian yang tengah lesu, jika kelak terpilih lewat pilkada serentak 2015.

Jokowi mengakui, perlambatan ekonomi nyata terjadi di Indonesia. Itu terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi 5,01% pada 2014 ke 4,71% pada semester I 2015.

Selain karena faktor ketidakpastian dunia, Presiden menyebut adanya ketergantungan Indonesia terhadap impor, termasuk bahan pangan yang seharusnya bisa diproduksi sendiri. Namun, Presiden tidak sependapat jika itu disebut krisis.

"Melambat iya, penurunan iya, tapi bukan krisis," cetus dia dalam acara Pembukaan Konsolidasi Pemenangan Pilkada Partai NasDem, di Jakarta Convention Center, tadi malam.

Jokowi pun mewanti-wanti para calon kepala daerah untuk membantu Indonesia bangkit dari pelemahan tersebut. Caranya, pertama, menyelamatkan komoditas yang bisa jadi modal dasar Indonesia untuk bangkit.

Kedua, menyelamatkan masyarakat dari ketergantungan impor pangan yang mestinya bisa diproduksi sendiri, misalnya beras, gula, dan jagung.

Ketiga, Jokowi juga menginstruksikan pemanfaatan dana transfer daerah yang tahun depan senilai Rp735,22 triliun dan dana desa yang bakal mencapai Rp46,96 triliun pada 2016.

Menurut Presiden, calon pemimpin mesti berpikir untuk memanfaatkan dana-dana ini untuk menggerakkan daerah. Terutama, untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Secara terpisah, Menkeu Bambang Brodjonegoro merevisi ajuan asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 menjadi 5,3% dari sebelumnya 5,5% dalam nota keuangan 2015.

Di lain sisi, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengasumsikan pertumbuhan ekonomi akan berkisar 5,2%-5,6%.

"Sekarang perkiraan pertumbuhan ekonomi 2016 antara 5,2% dan 5,6%. Apabila pemerintah sampaikan 5,3%, kami merasa itu nyaman karena ada di range yang juga kami perkirakan," ungkap Agus, kemarin.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan dukungan atas upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk bangkit dari kelesuan ekonomi.

Bentuknya, kontribusi dalam hal stabilitas politik melalui pembentukan sistem yang sehat, yakni pencarian bibit pemimpin yang unggul.

Menurut Surya Paloh, stabilitas ekonomi tidak akan berarti banyak tanpa stabilitas politik.

"Harapan kita semua, pemerintahan Jokowi-JK harus terus melanjutkan upaya-upaya dengan berbagai kebijakan di dalam keinginan mempercepat proses pembangunan dalam bidang ekonomi," tegas Surya.