Tunda Penaikan Tunjangan DPR

ADANYA kesamaan persepsi dari sebagian pimpinan fraksi di DPR bahwa penaikan tunjangan anggota dewan saat ini tidak tepat perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

Kesamaan persepsi dari beberapa fraksi di DPR tersebut diakui Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate bahwa kondisi perekonomian nasional tengah terpuruk sehing ga tidak etis dengan adanya penaikan tunjangan bagi anggota dewan. Menurut dia, penaikan tunjangan itu dapat dibatalkan dengan cara pimpinan DPR menyurati pemerintah dalam hal ini menteri keuangan.

"Karena banyak penolakan dari fraksi-fraksi, ketua fraksi dapat meminta pimpinan DPR untuk menyurati pemerintah, yakni menteri keuangan, untuk tidak melanjutkan proses pembayar an tunjangan tersebut," ujar nya, kemarin. Mengenai pernyataan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang menyebut penaikan berbagai tunjangan itu sudah dianggarkan serta disetujui oleh pemerintah dalam APBN 2015, dan akan dibayarkan bu lan depan, menurut Johnny, fraksi yang menolak atau setuju untuk meninjau ulang penaikan tunjangan dapat menyampaikan kepada pimpinan DPR. Dengan begitu, pimpinan DPR dapat membahasnya di Badan Musyawarah, kemudian mengirimkan surat kepada pemerintah untuk menunda pembayaran penaikan tunjangan.

Pandangan senada dikemukakan Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar. Fraksinya setuju penaikan tunjangan itu ditunda. Oleh karena itu, pimpinan Fraksi Hanura, kata Dossy, punya kebijakan untuk mendialogkan pembahasan ulang agar penaikan tersebut ditangguhkan. "Jelas pandangan kami di fraksi sama. Kami memandang penaikan itu belum tepat," tutur Dossy.

Menteri Keuangan mengakui memang sudah menyetujui usul penaikan tunjangan bagi para anggota dewan. Namun, itu didasarkan pada perspektif yang lama, sebelum adanya kelesuan ekonomi seperti saat ini. Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pemerintah yang berwenang dalam menentukan anggaran negara, DPR hanya membahas dan menyetujui. Terkait dengan penaikan tunjangan DPR, Fahri menyatakan enggan mengirimkan surat ke pemerintah untuk membahas kemungkinan penangguhannya yang sudah di anggarkan dalam APBN 2015. Instruksi partai Sebagai realisasi penolakan penaikan tunjangan DPR tersebut, Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, Victor B Laiskodat, menegaskan NasDem tidak akan me nerima penaikan tunjangan anggota dewan. Ia menginstruksikan untuk mengembalikan uang tunjangan tersebut.

"Sudah diinstruksikan untuk dikembalikan," ujar Victor. Victor mengungkapkan, pada saat situasi seperti ini, justru ia mendorong pengurangan tunjangan, sebab kondisi fi skal pemerintah tidak cukup baik untuk mengakomodasi penaikan berbagai tunjangan seperti tunjangan kehormatan, komunikasi, dan lainnya.

Menurutnya, uang yang dimiliki pemerintah sebaiknya digunakan untuk mendorong pereko nomian rakyat. Bahkan, ia mengimbau kepada pengusaha, konglomerat, pejabat, anggota legislatif maupun eksekutif untuk berperan aktif mewujudkan hal tersebut. "Harusnya mengurangi gaji dan tunjangan untuk membangun ekonomi rakyat," katanya. Ia mengatakan uang yang terkumpul dari pengu rangan gaji itu bisa menjadi stimulus bagi perekonomian. (Wib/P-2)