Pemerintah Ajak Anggota DPR Berhemat

JALAN untuk membatalkan usulan penaikan tunjangan bagi anggota DPR mulai terbuka. Pernyataan sejumlah kalangan DPR, bahwa usulan penaikan tunjangan itu telah disetujui pemerintah, ditepis.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, populer dipanggil JK, membantah pernyataan bahwa penaikan tunjangan itu sudah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Apalagi, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 belum mendapat persetujuan.

"Kan APBN belum diputuskan," tegas JK.

Alih-alih membicarakan usulan penaikan tunjangan itu, JK lebih menganjurkan anggota parlemen melakukan penghematan.

"Kita semua harus dalam konteks memahami bahwa ekonomi kita tak semudah lalu. Biar kita sama-sama hematlah," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Presiden Joko Widodo juga memilih agar dalam kondisi perekonomian yang tengah lesu, kerja keras lebih dipilih daripada menaikkan gaji dan tunjangan.

"Jangan aneh-anehlah, ekonomi melambat kayak gini. Urusan gaji, urusan tunjangan, malu (kalau dinaikkan)," cetus Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, Menkeu Bambang Brodjonegoro membenarkan bahwa pihaknya memang menyesuaikan standar tunjangan anggota DPR dengan berbagai pertimbangan.

Bahwa tugas Kemenkeu menyediakan standar, bukan hanya DPR, melainkan semua lembaga.

"Itu surat yang ke saya meminta penyesuaian tunjangan, uang kehormatan segala macam. Tapi kan kita lihat kondisi perekonomian negara," kata Bambang, kemarin.

Mega geram

Usulan penaikan tunjangan para anggota DPR itu membuat geram Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Mega mengecam usulan penaikan tunjangan yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi masyarakat yang lesu.

"Bu Mega marah kalau kita bahas itu, langsung meminta fraksi jangan bicara soal tunjangan, kalau orang lain terserah. Kalau kalian (Fraksi PDIP), gak boleh," ujar Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto sesuai mengikuti instruksi Megawati di DPP PDIP, Jakarta, kemarin.

Karena itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya menolak penaikan tunjangan bagi anggota dewan.

Menurutnya, yang seharusnya naik bukan tunjangan dewan, melainkan kinerjanya.

Dorongan untuk membatalkan usulan itu di sisi lain juga terus menguat.

Salah satu jalannya ialah dengan menolak atau membatalkan usulan itu saat pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani termasuk yang sepakat dengan opsi tersebut.

Saat ditanya apakah pihaknya akan menolak usulan penaikan tunjangan anggota DPR di Banggar, Muzani pun mengiyakan.

"Iya (akan ditolak di Banggar)," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan tidak mau terlibat lebih jauh polemik itu.

"Saya tidak mau terlibat terlalu jauh. Namun, tunjangan itu sudah disetujui Menkeu melalui proses mekanisme konstitusional," ujarnya.

(Kim/Nur/Nyu/Fat/Nov/X-7)