Merebak Dugaan Permainan Anggaran

MAHKAMAH Dewan Kehormatan DPR RI menemukan fakta baru terkait dengan kunjungan Ketua DPR RI Setya Novanto beserta rombongan ke Amerika Serikat termasuk ke acara konferensi pers bakal calon presiden 'Negeri Paman Sam' Donald Trump.

Pada 5-6 September 2015, Setya dan kawan-kawan sebenarnya tidak memiliki agenda apa pun di Amerika Serikat. Namun, keberadaan mereka selama dua hari itu rupanya tetap dibiayai negara karena sudah dianggarkan Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Ada dua agenda kegiatan di Amerika. Pertama, anggota dewan menghadiri Inter-Parliamentary Union (29 Agustus-4 September). Agenda kedua ialah muhibah anggota dewan (7-13 September). Di situ ada waktu jeda, yakni 5-6 September 2015," kata Ketua MKD Surahman Hidayat.

Ia mengatakan hal itu di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin, setelah pihaknya menyambangi Sekretariat Jenderal DPR untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto dan wakilnya, Fadli Zon.

Namun, kunjungan tersebut tanpa Wakil Ketua MKD Junimart Girsang.

Surahman yang mengutip keterangan Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan Setya Novanto dan kawan-kawan sengaja tidak langsung balik dari acara IPU ke Jakarta demi efisiensi.

"Karena ini perjalanan jauh, akhirnya dirangkap. Terjadilah perpanjangan waktu di sana," paparnya.

Adapun jeda waktu dua hari itu, kata Surahman, diklaim Winantuningtyastiti digunakan untuk kegiatan yang masih berkaitan dengan kunjungan anggota dewan.

"Termasuk niatan menghadiri undangan Donald Trump juga dalam rangka itu," terang Surahman.

Saat ditanya tentang kelanjutan penyelidikan yang akan dilakukan tenaga ahli MKD, Surahman mengatakan mereka masih akan mengkaji terlebih dahulu apakah informasi yang dibutuhkan MKD sudah cukup atau tidak.

Memainkan anggaran

Pengamat parlemen dari Formappi Lucius Karus mengatakan ada dugaan pihak kesekjenan DPR RI menyiasati anggaran dan waktu jeda dalam kunjungan Ketua DPR Setya Novanto dan wakilnya, Fadli Zon, ke Amerika.

Hal itu menanggapi adanya waktu jeda pada 5-6 September.

"Iya ada dugaan menyiasati anggaran dengan adanya waktu jeda itu. Memang sejak awal sudah ada desain untuk tujuan-tujuan lain dari kunjungan DPR. Waktu jeda itu tidak ada begitu saja. Sudah ada pengaturan," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia.

Saat dimintai klarifikasi, Sekjen DPR Winantuningtyastiti hanya menjawab perihal ketidakhadiran dirinya saat dipanggil MKD, Rabu (16/9) kemarin.

Ia mengaku sudah menyampaikan surat izin tidak bisa hadir karena sibuk.

"Saya sudah menyampaikan surat izin kepada MKD karena padat sekali acaranya. Ada tamu-tamu dari luar negeri dan kegiatan penting pimpinan lainnya," terangnya.

Secara terpisah, anggota DPR Taufiqulhadi mengingatkan MKD bekerja secara serius karena kasus Setya-Fadli menyedot perhatian publik.

Harus dilaporkan

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Setya Novanto dan Fadli Zon melaporkan cendera mata dari Donald Trump ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika dalam 30 hari tidak dilaporkan, keduanya dapat dianggap menerima gratifikasi.

"Undang-Undang KPK mengatur perihal gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz.

Setya dan Fadli dikabarkan membawa suvenir dari Trump seperti buku The Art of the Deal karya Trump dan juga topi.

Fadli bahkan menerima bingkisan dari staf Trump.

Plh Biro Humas KPK Yuyuk Andriarti mengatakan Setya dan Fadli belum juga melapor ke KPK.

(Cah/P-5)