Stabilitas Politik Era Jokowi Terbaik setelah Reformasi

MENJADI salah satu gerbong parpol pendukung pemerintahan Jokowi-JK, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai selama dua tahun terakhir, stabilitas politik di era Presiden Jokowi merupakan yang terbaik setelah reformasi pada 1998.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menyebut baiknya stabilitas politik di era Jokowi dibuktikan dengan dukungan partai politik yang masif terhadap setiap kebijakan Jokowi. Saat ini pemerintahan Jokowi didukung tujuh parpol, praktis hanya menyisakan dua parpol, yakni PKS dan Gerindra, dan Demokrat yang mengaku menjadi penyeimbang.

Karding menambahkan, jika stabilitas politik tidak tercipta di era Jokowi, setiap kebijakan, terutama yang sensitif seperti pengampunan pajak, pasti akan mentah di parlemen.

"Semua kebijakan pemerintah yang sebenarnya sensitif berjalan lancar, contohnya pengampunan pajak," ucap Karding.

Secara umum, berdasarkan Nawa Cita yang telah dijanjikan Jokowi, Karding yakin hampir seluruh bidang telah dijalankan dengan baik oleh Jokowi, seperti di bidang infrastruktur, ekonomi, kohesi sosial, keamanan, dan penegakan hukum.

Meski demikian, PKB mencatat masih ada beberapa bidang yang perlu untuk dimaksimalkan dalam sisa tiga tahun masa kerja.

"Daya serap terhadap pengangguran juga masih rendah, neraca perdagangan kita juga masih belum menggembirakan," cetusnya.

Dengan kelebihan dan kekurangan tersebut, Karding menyebut PKB berkomitmen untuk mendukung Jokowi-JK untuk merealisasikan Nawa Cita setidaknya hingga 2019 mendatang. Namun, untuk Pilpres 2019, PKB belum mau mengungkapkan apakah akan kembali mengusung Jokowi atau tidak.

PPP juga merasakan banyak kelebihan yang telah dijalankan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, baik dari segi politik, hukum, keamanan, maupun ekonomi. Dari segi politik, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy) menilai kepemimpinan Jokowi mampu membuat keadaan politik semakin stabil.

Meski di awal pemerintahannya sempat kesulitan karena dominasi Koalisi Merah Putih (KMP), Jokowi seperti politikus ulung yang akhirnya mampu merangkul partai-partai oposisi untuk akhirnya bergabung dengan pemerintahannya.

Diawali dengan PPP, berturut-turut PAN dan Golkar ikut bergabung mendukung pemerintah dan masuk ke koalisi parpol pendukung pemerintah yang kini diisi tujuh parpol.

"Hal ini membuktikan kepiawaiannya (Jokowi) bermain catur sehingga para pemain politik kawakan pun mundur teratur. Bahkan, dominannya koalisi ini menunjukkan bahwa tiket pilpres berikut sudah pasti di tangan," ujar Romy.

Dari segi hukum, Romy menilai Jokowi tidak mainmain untuk membenahi sektor itu yang ditunjukkan dengan pemberantasan pungli. Hal itu menunjukkan Jokowi benar-benar melakukan kerja nyata. Dari sisi keamanan.

Koalisi gemuk
Membaiknya kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tak lepas dari koalisi gemuk di parlemen. Peneliti studi politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengungkapkan hal itu berdampak positif terhadap efektivitas legislasi pemerintah bersama parlemen. Di samping itu, gemuknya koalisi dapat meredam berbagai kegaduhan politik.

"Koalisi yang gemuk mampu meredam suara yang berasal dari oposisi," ujar Siti.

Menurutnya, hal itu juga sekaligus menunjukkan kepiawaian Presiden dalam manajemen poros kekuatan politik di belakangnya. Namun, tambahnya, banyak partai pendukung justru semakin besar tantangan untuk memastikan suara gabungan parpol pendukung satu koridor dengan suara pemerintah. "Karena sulit juga untuk mengakomodasi seluruh kepentingan politik yang ada di dalam."

Tantangan bagi Presiden ialah menjaga kesolidan koalisi pendukungnya. Kepentingan tersebut tidak mudah karena sudah telanjur banyak kekuatan politik yang sudah mendukung dan sudah bergabung dan semua perlu diakomodasi. (Kim/Jay/P-2)