Ketua DPR akan Kooperatif

KETUA DPR RI Setya Novanto mengakui bahwa pertemuannya dengan Donald Trump di luar agenda resmi DPR RI ke Amerika Serikat dan lebih bersifat spontan. Dia pun berjanji akan bersikap kooperatif dengan mekanisme Mahkamah Kehormatan DPR RI yang telah menetapkan pertemuan tersebut sebagai perkara tanpa pengaduan.

Di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin, Setya juga menjelaskan pertemuan dan kehadirannya dengan bakal calon presiden AS tersebut dalam kesempatan jumpa pers di hadapan konstituen Partai Republik AS.

Menurut dia, kunjungan ke AS beserta beberapa Anggota DPR RI lainnya bertujuan mengikuti agenda sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, AS. Setelah agenda tersebut, ujar Novanto, pihaknya baru bertemu dengan Donald Trump, figur yang diakuinya dikenal sejak lama.

"Pertemuan dengan Trump berawal dari inisiasi dia yang menghubungi saya untuk menyempatkan diri berkunjung ke gedung miliknya. Pertemuan tersebut berlangsung pada pukul 13.30 waktu setempat. Saat itu, agenda acara IPU sedang rehat hingga pukul 15.00," jelasnya.

Setya mengungkapkan perbincangan dengan Trump lebih banyak tentang investasi di Indonesia.

Menurutnya, perbincangan yang dilakukannya sangat penting mengingat saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang melambat dan membutuhkan pertumbuhan dari investasi.

Meski demikian, Setya menegaskan tidak memiliki kepentingan sedikit pun terkait dengan niat Trump dalam mencalonkan diri sebagai presiden AS.

Saat dikonfirmasi tentang reaksi negatif publik terhadap pertemuannya dengan Trump di acara jumpa pers pada proses pencalonan presiden AS,

Setya menyatakan dirinya memahami pandangan publik, termasuk dugaan pelanggaran kode etik.

Sehubungan dengan Mahkamah Kehormatan DPR RI yang telah menetapkan pertemuannya dengan Trump sebagai perkara tanpa pengaduan, Setya menyerahkan sepenuhnya kepada MKD DPR dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya.

"Karena itu, saya pun akan bersifat kooperatif sesuai dengan Peraturan DPR RI No 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara di MKD DPR RI." tegasnya.

Bahas investasi

Tidak ketinggalan Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menjelaskan seputar kunjungannya ke AS sehubungan dengan undangan IPU yang diikuti 150 negara.

Ia menjelaskan pertemuannya dengan Trump ialah rangkaian acara yang tidak bisa dipisahkan. Dijelaskan Fadli, Trump ialah pengusaha AS yang sudah dikenal baik oleh pimpinan DPR.

Karena keberhasilannya itu dan Trump adalah orang yang mau berinvestasi di Indonesia, Fadli menganggap pertemuan pimpinan DPR dengan Trump ialah hal yang wajar. Terlebih, kata dia, dalam UU MD3 saat ini ada fungsi diplomasi oleh DPR RI.

"Karena itu bukan tugas pemerintah saja, tapi juga tugas parlemen berdiplomasi. Diplomasinya, diplomasi internasional, politik dan kebudayaan," jelasnya.

Fadli menyangkal bahwa pertemuan dengan Trump difasilitasi bos MNC Group, Harry Tanoesoedibjo.

"Ketua DPR juga ada komunikasi dengan orangnya Trump. Tapi tidak ada surat apa-apa. Kebetulan jadwalnya cocok, ya sudah," jelasnya.

(P-2)