Konektivitas Transportasi Timur dan Barat

PASANGAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak jauh hari telah menyatakan komitmen untuk membangun konektivitas dari ujung barat ke timur Indonesia.

Tujuan mereka tidak lain untuk memperkuat hubungan antarpulau yang dipersatukan lautan luas.

Dengan demikian diharapkan, konektivias antardaerah bisa meminimkan disparitas atau ketimpangan biaya logistik di berbagai daerah. Harga yang sama bisa dirasakan di Indonesia bagian barat, tengah, juga timur.

Sebagai pemegang otoritas di bidang transportasi, Kementerian Perhubungan memiliki beberapa program yang terus berjalan, seperti konektivitas antardaerah yang terintegrasi, pelaksanaan program tol laut, penekanan angka dwelling time, angkutan darat berbasiskan aplikasi online, pengembangan perkeretaapian, serta pengembangan transportasi udara.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan umum di bidang transportasi mempunyai peran strategis dalam rangka pemerataan pembangunan antarwilayah dengan menitikberatkan wilayah timur, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan.“Selain itu, juga membangun pulau-pulau kecil dan daerah terpencil sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi, menambah kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah,” kata Budi Karya.

Budi mengatakan penyebab saat ini ketimpangan pertumbuhan antara wilayah barat dan timur Indonesia terlihat salah satunya dari persebaran populasi di barat yang mencapai 84,5% dan di timur hanya 15,5%.

Sementara itu, produk domestik regional bruto (PDRB) wilayah barat mencapai 89,26% dan wilayah timur hanya 10,74%.

“Karena itu, konektivitas wilayah timur dan barat adalah suatu keharusan. Tol laut yang merupakan konsep Presiden Joko Widodo sangat relevan,” kata Budi.

Konektivitas juga mendukung pengembangan kawasan industri terutama yang berada di luar Pulau Jawa. Kemenhub saat ini memiliki beberapa program strategis untuk mendukung hal tersebut. Seperti di sektor pelabuhan, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung (Sumatra Utara), pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur), Pelabuhan Pontianak (Kalimantan Barat), Bitung (Sulawesi Utara), Makassar (Sulawesi Selatan), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Halmahera (Maluku Utara).

Sementara itu, untuk memunculkan sinergi antara pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) serta pengelolaan pelabuhan yang lebih baik, nantinya ada 14 pelabuhan menjalin kerja sama pemanfaatan dengan Pelindo I-IV.

Di sektor transportasi udara, pemerintah menjalin kerja sama pemanfaatan dengan BUMN. Ada lima bandara yang menjadi prioritas melakukan kerja sama pemanfaatan dalam rangka konektivitas, yakni Bandara Samarinda Baru (Kalimantan Timur), Bandara Hanandjoeddin (Bangka Belitung), Bandara Kalimarau (Kalimantan Timur), Bandara Raden Inten II (Lampung), dan Bandara Juwata (Kalimantan Utara).

Bergerak dinamis
Beragam pengembangan infrastruktur transportasi mendapat sambutan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, saat ini dunia transportasi nasional bergerak sangat dinamis seiring dengan kebutuhan mobilitas orang dan barang yang kian tinggi.

Karena itu, lanjut dia, perlu diimbangi dengan kebijakan yang dapat mendorong perkembangan transportasi nasional secara berkelanjutan untuk menghadapi persaingan di era pasar bebas.

“Transportasi menjadi kunci memenangi persaingan bebas. Sejumlah kebijakan pemerintah perlu kita apresiasi dan dukung penuh seperti komitmen untuk membangun sejumlah jalan tol, rel, kereta api, bandara, dan pelabuhan yang dilakukan secara masif,” ungkap Carmelita.

Tol laut
Pakar transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Tri Achmadi menekankan tol laut merupakan konsep dan harus memperhatikan integrasi dari pelabuhan, kapal, dan layanan. Menurutnya, evaluasi tol laut harusnya tidak dilihat dari dampak ekonomi, tetapi juga melihat pasar dan operasional kapal.

Dia pun menyebutkan sebaran galangan kapal yang ada di Indonesia adalah di Jawa 37%, Sumatra 26%, Kalimantan 25%, dan sisanya 12% untuk kawasan timur Indonesia.

Komite Tetap Perhubungan Darat Kadin Ateng Aryono yang juga Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) menitikberatkan pentingnya deregulasi perizinan dan kepastian yang mengikat dalam suatu pedoman yang jelas.

Menurutnya, pemerintah kerap kali membuat kebijakan yang tidak berpihak pada para pelaksana usaha transportasi.

“Jalan raya itu peruntukan utamanya ialah menunjang kegiatan ekonomi, memperlancar arus logistik. Namun, beberapa pihak sepertinya lupa akan hal ini,” ujar Ateng.

Dia juga menyesalkan larangan-larangan operasi bagi angkutan barang, terutama di saat libur panjang nasional yang menghambat distribusi barang.

Di sektor udara, Komite Tetap Perhubungan Udara Denon Prawiraatmadja sangat berharap agar pemerintah Indonesia mempersiapkan winning strategy dalam sektor penerbangan nasional. Pangsa pasar Indonesia jangan sampai dimanfaatkan para pemain asing. (N-1)

[email protected]