Tingkatkan Kemampuan Membaca Tanda Alam

TIDAK ada yang tahu kapan dan di mana bencana alam dan bencana sosial terjadi? Akan tetapi, ada upaya yang bisa dijadikan pegangan untuk mengantisipasi keduanya. Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa menyebut kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana bisa menjadi salah satu cara agar tidak lagi menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan pada pembelajarannya selama dua tahun menjabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, saat terjun langsung mengurusi bencana alam dan bencana sosial.

“Buat pemetaan, mulai dari desa, wilayah mana yang rentan akan bencana alam dan bencana sosial. Masyarakat diajarkan untuk tanggap terhadap tanda-tanda, sehingga kesiapsiagaan terbangun. Kunci agar masyarakat tidak mudah panik dan stres,” kata Khofifah saat berkunjung ke kantor Media Group, Senin (17/10). Selain melakukan pemetaan, lanjut Khofifah, pemerintah juga memiliki program Kampung Siaga Bencana (KSB).

KSB ialah program preventif dalam mengurangi risiko bencana. Program itu mempersiapkan masyarakat di wilayah potensi
bencana agar mereka dapat mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana, serta melakukan berbagai macam upaya dalam penanggulangan risiko bencana, seperti penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana. Untuk Jakarta, imbuh Khofifah, sudah memiliki 56 KSB yang bisa menjadi percontohan. Banjarnegara (Jawa Tengah) dan Sumedang (Jawa Barat) juga disebut sebagai salah satu KSB yang sudah memiliki kemampuan deteksi baik.

Seperti pada bencana longsor di Sumedang beberapa waktu lalu, deteksi keretakan tanah sudah terlihat dan terinformasikan kepada warga sekitar, hanya mereka tidak menyangka datangnya lebih cepat. Namun, warga di sepan jang jalan tersebut sudah diungsikan terlebih dahulu karena membaca tanda alam yang tampak. Berdasarkan anggaran APBD dan APBN, kini sudah terdapat 494 KSB. Sayangnya, meskipun sudah memiliki kemampuan yang cukup baik, masih banyak kecamatan di kabupaten/kota tersebut yang belum mendapat pelatihan.

“Namanya saja kampung, namun isinya bisa separuh desa atau bahkan antardesa. Nah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) juga memiliki Desa Tangguh, kami tidak saling tumpang tindih. Nantinya kita cocokan dengan data BNPB sehingga kita tahu akan bangun berapa banyak KSB,” tukasnya sembari menyantap sop iga.

Forum Keserasian Sosial
Selain bencana alam, Indonesia kerap mengalami bencana sosial seperti kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Langkahnya hampir serupa, buat pemetaan daerah rawan bencana sosial sehingga dapat dibangun sebuah forum yang menjadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan sosial. Hingga kini, lanjut Khofifah, sudah terbentuk sekitar 460 Forum Keserasian Sosial (FKS).

Tidak melulu dalam format diskusi, apapun bentuknya diserahkan kepada kenyamanan warga untuk membahas setiap persoalan. Rumah warga, balai desa, atau balai rukun warga bisa menjadi tempat bagi berkumpulnya masyarakat untuk duduk bersama membahas permasalahan yang terjadi. Beberapa daerah, lanjut Khofifah, mewujudkan forum tersebut dengan membangun tugu keserasian sosial.

“Membangun tempat dan cara untuk masyarakat itu saling berdiskusi, curhat, dan bertukar pikiran antarsesama. Masyarakat kita kan heterogen, sehingga kekacauan bisa diminimalisasi dengan adanya Forum Kese rasian Sosial ini,” pungkasnya. Dua program penanggulangan bencana berbasis masyarakat itu memiliki peran yang sangat penting. “Karena masyarakat yang pertama dan utama sebelum bantuan dari luar datang,” ujar Mensos. (Wnd/S-25)