Tinggal Oknum yang Membandel

PEMERINTAH pusat terus meningkatkan koordinasi dengan daerah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di segala penjuru Tanah Air berjalan selaras dengan visi Nawa Cita. Tata kelola pemerintahan yang bersih pun ditekan­kan dan pembinaan kepada pemerintah daerah digalakkan. Berikut ini kutipan wawancara ­wartawan Media Indonesia dan Menteri ­Dalam Negeri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, pekan lalu.

Masih banyak kepala daerah yang korupsi. Bagaimana menanggulanginya?
Dua tahun ini intens, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mulai Taufiqurrahman Ruki sampai Agus Rahardjo, Mabes Polri, kejaksaan, kami terus berkomunikasi. Hasil pertemuan dengan KPK, pengawasan pembangunan untuk e-planning. KPK juga masuk, termasuk mereka memberi tahu ke kami, fokusnya ke Sumatra Utara, Riau, Banten, dan Papua.

Pemakaian narkoba juga ditemukan. Di masa depan bagaimana?
Sudah ada MoU sampai data dukcapil diakses BNN (Badan Narkotika Nasional). Kita tidak bisa membuat program setiap Jumat tes, tapi kita sudah sepakat dengan BNN untuk (bertindak) langsung. Kemendagri siap, BNN silakan masuk, ambil sampel. Karena kalau orang sudah kena narkoba, bagaimana mau mengambil kebijakan, mengarahkan, menggerakkan, mengorganisasi masyarakatnya.

Apakah sistem yang ada sudah menjamin tata kelola bersih?
Secara sistem sudah cukup bagus. Kalau masih ada yang nekat, ya.... Kalau sekarang masih tertangkap tangan pejabat daerah masalah korupsi dan narkoba, itu bukan salah sistemnya. Ini menyangkut oknum.

Daerah terlihat masih lemah mengatasi konflik terkait intoleransi beragama. Apa upaya pusat?
Dua tahun ini sudah merintis forum komunikasi umat beragama (FKUB). Kami sudah menugasi khusus seorang wakil gubernur yang memimpin FKUB. Penjabaran SKB tiga menteri, daerah harus arif. Kalau membangun rumah ibadah, ada aturannya. Aturannya disesuaikan situasi dan kondisi.

Namun, kenapa masih marak?
Dirjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum) sudah bolak-balik rapat, tapi di internal mereka (daerah) sendiri enggak solid. Kami sudah minta yang namanya pemerintah daerah, kalau mengambil keputusan, tolong libatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat.

Apakah kepala daerah cenderung membiarkan?
Saya kira kepala daerah di mana pun tidak mau daerahnya ada keributan, apalagi sampai teropini. Kalau daerah ada keributan, yang salah kepala daerahnya dong, dia enggak mampu. Walaupun ada aspek ‘pembiaran’, kita ingatkan, ini wargamu, dibina. Kalau kamu sebagai pejabat daerah enggak mampu, libatkan tokoh masyarakat, agama, kepolisian, kejaksaan.

Masih terkait koordinasi daerah, sejauh mana sinkronisasi perda?
Dari 3.123 (perda), tidak ada masalah kok. Semua sudah. Sekarang kami tambah lagi 47 permendagri yang kita batalkan. Ini pasti ada kaitannya dengan perda.

Contohnya seperti apa?
Tetap yang berkaitan dengan pelayanan. Contoh di dukcapil, pungutan urus KTP, akta kelahiran gratis, perdanya (yang tidak mendukung) drop semua.

Soal KTP elektronik, benarkah ­Kemendagri tidak siap melayani?
Kita akui masalah sumber daya manusia belum merata di semua daerah. Kami berterima kasih dengan Menkeu, yang awalnya anggaran kami dipotong, dikembalikan. Sekarang sudah tender untuk 8 juta (blangko).

Bagaimana dengan capaian pembangunan di perbatasan?
Hampir seluruh kementerian punya program di daerah. Sekarang program di daerah itu dari koordinasi kami, ada sebagian program daerah dipercepat untuk tingkat perbatasan. Target kami tahun depan selesai yang 187 kecamatan. Tahun depan Presiden akan meresmikan. Jadi, saya kira sudah (selesai) hampir 80%. (Nur/Ndy/P-1)