MKD Terus Proses Kasus Setya

MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan memverifikasi dokumen terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon lantaran menghadiri konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan pihaknya sudah menghimpun dokumen dari Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) dan Sekretariat Jenderal DPR. "Yang jelas pertemuan dengan Donald Trump tidak ada di jadwal resmi," kata Junimart saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Ia menambahkan, ada tujuh anggota dewan yang tercatat ke Amerika Serikat, yaitu Setya, Fadli, Michael Wattimena, Nurhayati Assegaf, Roem Kono, Aziz Syamsuddin, dan Juliari Batubara. Padahal, kabarnya rombongan berjumlah 27 orang.

"Dari dokumen, ada tujuh anggota dewan yang berangkat dengan menggunakan anggaran tahun 2015," beber politikus PDI Perjuangan itu.

Sejauh ini, lanjutnya, MKD masih berkutat pada pelanggaran etika. Namun, tidak menutup kemungkinan penyelidikan bisa bersentuhan dengan dugaan pelanggaran anggaran. Pasalnya, kunjungan kerja ke Amerika Serikat diagendakan hanya sampai 3 September 2015.

Anggota MKD Sarifuddin Sudding mengutarakan verifikasi dokumen akan dilakukan hari ini. "Sehingga dalam waktu dekat dapat dilakukan pemanggilan kepada saksi, pihak teradu, dan pihak pengadu," ucap politikus Partai Hanura tersebut.

Ia menambahkan, MKD berencana memanggil bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo sebagai pihak yang disebut memfasilitasi pertemuan antara pimpinan DPR dan Donald Trump.

"MKD mau melihat apa motifnya dan atas inisiatif siapa?" terangnya.

Untuk berinvestasi

Sementara itu, Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan dirinya bertemu dengan Donald Trump karena mendapat undangan dari yang bersangkutan. Adapun isi pertemuan dengan Trump ialah tentang investasi sang kandidat presiden Amerika Serikat itu di Bali.

"Membicarakan tentang rencana investasi Donald Trump. Donald Trump pun memuji Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Asia Tenggara yang demokrasinya cukup maju," kata politikus Partai Golkar tersebut saat diwawancarai Metro TV, kemarin.

Terkait kehadiran dirinya dan Fadli Zon di acara konferensi pers Trump, menurut Setya, itu bukan hal yang direncanakan. Menurutnya, setelah selesai bertemu dengan Trump ternyata ada kerumuman massa sehingga mereka tidak bisa keluar dari gedung.

Anggota DPR RI Adian Napitupulu mengatakan alibi Setya dan Fadli justru menguatkan dugaan terjadi pelanggaran. Tidak hanya etik, tetapi juga pelanggaran konstitusi.

"Ketika Setya dan Fadli mengatakan kehadiran mereka bagian dari upaya menarik investor, maka yang mulanya dianggap pelanggaran etik sekarang menjadi pelanggaran konsitusi terkait hak, kewenangan, dan kewajiban DPR," ujar anggota Komisi II itu.

Menurutnya, DPR bukan pencari dan pengelola anggaran. "Itu tugas ekeskutif dan jajaran di bawahnya," pungkas Adian. (P-5)