PAN Diingatkan Jangan Atur Presiden

PERNYATAAN terbuka Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir setelah menemui Presiden Jokowi bahwa partainya punya banyak kader yang menguasai sektor ekonomi dan lontaran beberapa pimpinan teras bahwa PAN siap masuk kabinet bisa ditafsirkan sebagai bentuk dorongan untuk diadakan reshuffle kabinet.

Namun, hal tersebut ditepis Soetrisno bahwa pertemuannya bukan mewakili partai, melainkan hanya membahas soal pembentukan Komite Ekonomi dan Industri (KEIN). Isu pun mencuat bila Soetrisno akan menjadi ketuanya.

"Bukan lancang, itu urusan dia. Siapa yang masuk silakan, tapi dia tidak perlu mengatur partai yang lain," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Johnny G Plate, di Gedung DPR, kemarin, menanggapi lontaran-lontaran bernada politis dari petinggi PAN dalam beberapa hari ini.

Jhonny berpendapat menyangkut penunjukan menteri dan pergantian kabinet adalah kewenangan Presiden Joko Widodo. Ia meminta kepada semua pihak untuk tidak mengintervensi Presiden akan hal itu.

"Kita serahkan kepada Presiden dan jangan mengatur Presiden. Dia mau tambah atau mengurangi partai yang mana silakan saja kita serahkan ke Presiden. Tapi, NasDem mengingatkan, jangan memberi syarat kepada Presiden. Sebab, kami pun dari awal juga demikian," tandasnya.

Sebelumnya anggota DPR (Fraksi PDIP) Maruarar Sirait juga mengingatkan perombakan kabinet (jilid II) sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Maruarar hanya mengharapkan Presiden Jokowi memilih menteri yang berintegritas di bidangnya.

"Yang mengambil risikonya kan Jokowi-JK sendiri," ujarnya.

Adapun pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyampaikan untuk mengakomodasi PAN antara ideal dan faktual. Secara ideal, jika tren yang ada saat ini positif, kemungkinan reshuffle kedua tidak dibutuhkan.

Tapi, berbeda halnya jika tren negatif yang justru muncul. (Nov/Nur/P-2)