PAN Anggap Wajar Dapat Jatah Menteri

KOMITMEN dan dukungan politik yang diberikan Partai Amanat Nasional ke pemerintahan masih diyakini akan berimbas pada perombakan kabinet dengan adanya jatah menteri untuk partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu.

Keputusan PAN untuk lebih mesra dengan pemerintahan Joko Widodo tersebut, menurut Ketua DPP PAN Bara Hasibuan, sebagai cara yang efektif untuk berkontribusi dalam pembangunan. "Kalau PAN dalam pemerintahan, bisa efektif untuk proses pengambilan kebijakan," ujar Bara kepada Media Indonesia.

Bara menuturkan mengambil peran dan berkontribusi dalam pemerintahan merupakan alasan utama PAN menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi. 

Ia menambahkan PAN tidak ingin terjebak dalam pola politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Menurutnya, hal itu sudah tidak relevan. "Yang jelas committed (mendukung pemerintah), itu tidak ada keraguan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PAN M Yasin Kara mengatakan mendapat jabatan di pemerintahan merupakan suatu konsekuensi bagi PAN yang bergabung di koalisi pemerintah.

"Ya, itu konsekuensi politik, bahwa berpolitik ikut pemerintah artinya mengambil peran mewujudkan ide untuk bangsa. Koalisi itu mengincar partisipasi. Naif rasanya jika tidak seperti itu," katanya.

Kesediaan PAN berkomitmen mendukung pemerintah ini tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan, belum lama ini. Bahkan di lingkungan internal partai-partai yang tergabung dalam KMP (tempat PAN bernaung) santer terdengar PAN akan mendapat jatah kursi menteri.

Menurut Ketua DPP Partai Kebangkit­an Bangsa Lukman Edy, apabila hal itu terjadi, akan dibicarakan terlebih dahulu kepada setiap ketua umum partai di KIH. "Sebatas itu informasinya. Kalau menggeser NasDem, PDIP, Hanura, PKB, pasti akan dibicarakan dengan empat ketua umum terlebih dahulu. Saya kira semua harus menerima konsekuensinya termasuk para profesional pun bila mesti dikurangi jatahnya," jelas Lukman.

Alternatif
Kemungkinan adanya pergantian menteri ditanggapi dingin oleh Partai Hanura. "Silakan saja, kalau memang itu dianggap terbaik oleh Presiden Jokowi dan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat, silakan. Bagi kita, tidak ada masalah dikurangi atau apa," kata Ketua DPP Hanura Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Sudding menuturkan perombakan kabinet ialah hak dan kewenangan presiden, termasuk bila ada reshuffle kabinet jilid II. Dia menegaskan Hanura pun akan legawa bila itu untuk kepentingan bangsa. "Tidak ada masalah (dikurangi), ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu saja," ujar anggota Komisi II DPR itu. Saat ini Hanura punya dua menteri di Kabinet Kerja, yaitu Menpan-RB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husein.

Menurut politikus PDIP Ahmad Basarah, apabila pemerintah ingin membalas dukungan yang diberikan PAN dengan kursi menteri, sebaiknya diambil menteri-menteri yang bukan berasal dari parpol. "Kalaupun harus reshuffle, menambah menteri dari PAN, tentu yang harus diambil adalah yang bukan berasal dari parpol sehingga pemerintah mendapatkan keuntungan ganda, yaitu dukungan politik dari parlemen dan keuntungan anggota kabinet yang baru, lebih profesional dan berkompeten," pungkasnya. (Nov/P-2)

[email protected]